Loading...
SAINS
Penulis: Dewasasri M Wardani 11:12 WIB | Selasa, 14 April 2015

Mendikbud: Hanya 30 Daerah Indeks Integritas Tinggi

Ilustrasi: CCTV Pengawas Ujian Nasional: Seorang guru melihat monitor Closed Circuit Television (CCTV) yang digunakan untuk mengawasi ujian nasional di SMK Negeri 1 Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (10/4). (Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, hanya 30 kabupaten yang memiliki indeks integritas yang tinggi selama beberapa tahun terakhir.

"Kami melakukan simulasi dengan data beberapa tahun terakhir. Hasilnya hanya ada 30 kabupaten/kota yang memiliki indeks integritas tinggi,"  kata Mendikbud saat mendampingi Presiden Joko Widodo di SMAN 2 Jakarta, Selasa (14/4).

Kriteria indeks integritas yang tinggi adalah tingkat kecurangan kurang dari lima persen.

"Contoh daerah yang memiliki indeks integritas tinggi adalah Jakarta," kata Anies.

Anies mengharapkan UN 2015 dapat berlangsung dengan jujur.

Disinggung mengenai formulasi indeks integritas, Anies mengatakan akan mengumumkan setelah pelaksanaan UN.

"Kalau diumumkan sekarang, maka akan banyak yang mensiasatinya."

Kepala Pusat Pendidikan Kemdikbud, Nizam, mengatakan daerah yang memiliki tingkat integritas tinggi di Tanah Air adalah Bantul. "Bantul itu tertinggi di Tanah Air. Rata-rata daerah di Yogyakarta diatas 97 atau tingkat kecurangan tiga persen," kata Nizam.

Beberapa hal yang menyebabkan sedikitnya kecurangan karena tidak adanya target raihan UN oleh kepala daerah.

Target menjadi pribadi menjadi tidak baik. Target akan menjadi baik jika melalui proses dan tidak melalui jalan pintas.

"Proses kerja keras, akan menghasilkan hasil yang lestari," kata Nizam.

Presiden Joko Widodo menjelaskan UN tidak lagi penentu kelulusan. Hal itu mengurangi tekanan dan risiko.

"Indeks integritas penting. Sekolah diukur integritasnya apa, mana yang jujur mana tidak. Ada mesinnya yang ngecek," kata Presiden Jokowi.

Semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo, Presiden Jokowi juga tidak menargetkan raihan nilai UN.

"Kita harus memerangi kebocoran dan kecurangan dalam UN,"  kata Presiden Jokowi.

UN berbasis kertas diselenggarakan pada 13 April hingga 15 April. Sementara UN berbasis komputer diselenggarakan 13 April hingga 16 April, 20 April dan 21 April.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, UN tidak lagi menentukan kelulusan melainkan hanya berfungsi sebagai pemetaan dan pertimbangan masuk perguruan tinggi.

Tahun ini, juga pertama kalinya diujicobakan UN berbasis komputer atau "Computer Based Test". (Ant)


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home