Mendikbud: Keputusan Pelaksanaan UN Penuh Pertimbangan Politis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengakui keputusan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2017 oleh Presiden Joko Widodo penuh pertimbangan politis.

"Keputusan pemerintah mengenai pelaksanaan UN penuh pertimbangan politis. Namun apa yang sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo tersebut merupakan sesuatu yang bijak," kata Mendikbud dalam acara rapat koordinasi pelaksanaan UN di Jakarta, Kamis (22/12).

Dia menilai keputusan Presiden Jokowi tersebut bijak, karena UN tetap dilaksanakan, sementara satu sisi juga akan dilangsungkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut, mengakui di kabinet memang ada yang tidak mendukung, namun banyak pula yang mendukung keputusan untuk moratorium UN.

Sebelumnya, Kemdikbud telah melakukan kajian terhadap pelaksanaan UN dan hasilnya keluar usulan untuk moratorium UN.

Muhadjir mengatakan, UN hanya digunakan sebagai dasar untuk pemetaan. Berdasarkan hasil pemetaan, diketahui UN tidak memiliki makna yang strategis.

"Selama tiga tahun terakhir, tidak ada perubahan, yang baik cuma segitu, malah sekolah yang kurang bagus mengalami penurunan."

Dengan kata lain, pembenahan sedang berjalan. Agar lebih fokus pihaknya mengusulkan untuk moratorium UN.

"Ibaratnya kita punya jerawat lalu bercermin, maka jangan bercermin melulu. Tapi jerawatnya yang harus diobati baru kemudian bercermin lagi," katanya.

Jadi kesimpulannya, kata dia, UN tidak perlu dilakukan setiap tahun. Meski demikian, pihaknya menghargai keputusan pelaksanaan UN tersebut dan akan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

"Pekerjaan kita, bagaimana mengurangi dampak negatif dalam pelaksanaan UN ini. Kita harus menyelenggarakan UN dengan jujur dan berintegritas," kata Muhadjir kepada ratusan kepala dinas dari seluruh Indonesia.(Ant)

Editor : Sotyati