Mengapa Bukan Jokowi yang Pidato di PBB? Ini Jawaban JK

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Untuk kedua kalinya dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang berbicara di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa mewakili Indonesia bukan presiden, melainkan wakil presiden. Pada Sidang Umum PBB ke-71 di markas PBB di New York 20-26 September 2016, seperti tahun lalu, Indonesia diwakili oleh Jusuf Kalla.

Ketidakhadiran presiden, dan mewakilkannya kepada Jusuf Kalla, mengundang pertanyaan dari voaindonesia.com, dalam wawancara khusus dengan JK. Ditanyakan, apakah betul Presiden Jokowi lebih menyukai forum-forum dengan fokus yang meruncing -- seperti G20, KTT ASEAN dan sejenisnya -- ketimbang Sidang Umum PBB yang dianggap terlalu umum?

Jusuf Kalla membantah anggapan itu. Menurut dia, penyebabnya persoalan waktu belaka.

Menurut dia, Sidang Umum PBB cukup memakan waktu yang panjang, padahal Presiden Jokowi tidak ingin berada di luar negeri lebih dari satu minggu.

"Forum ini selalu lama. Sidang Umum PBB ini seminggu. Pak Jokowi concern masalah ini. Dia tidak mau meninggalkan Indonesia lebih dari seminggu," kata JK, sambil tersenyum, sebagaimana dapat dilihat pada tayangan video wawancara tersebut.

Berpidato dalam bahasa Inggris, JK pada Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September, antara lain mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen penuh melaksanakan  agenda dan kerangka tujuan yang telah ditetapkan masyarakat internasional, yaitu Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Ia mengatakan Indonesia telah pula mengarusutamaan tujuan agenda tersebut ke dalam kebijakan negara, menyelesaikan kerangka keuangan, melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dan mengembangkan pedoman nasional serta monitoring, evaluasi dan mekanisme pelaporannya.

Jusuf Kalla menegaskan bahwa pelaksanaan agenda itu harus didukung oleh kemitraan global yang kuat yang akan membuat perbedaan dalam memajukan pembangunan berkelanjutan.

"Komunitas global harus menyediakan sarana yang memadai dan mekanisme pendanaan bagi semua negara untuk mengedepankan agenda tersebut," tutur dia.

Selain itu, JK juga menekankan bahwa perdamaian merupakan  prasyarat utama untuk melaksanakan pembangunan. Ia mengatakan pengalaman Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an membuktikan itu.

"Sayangnya, ketidakstabilan dan ketidakamanan terus terjadi di banyak bagian dunia karena sengketa teritorial, terorisme dan ekstremisme," kata dia.

JK juga menggaris bawahi proses perdamaian di Timur Tengah yang masih tetap sulit untuk bergerak maju. Ia menekankan bahwa tidak ada satu negara pun bisa mengatasi tantangan-tantangan sendiri. Semua negara memerlukan kemitraan global untuk solusi global.

Di akhir pidatonya, JK juga mengumumkan tekad Indonesia untuk menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan ia meminta dukungan dari para delegasi.

Editor : Eben E. Siadari