Mengapa Pemenang Nobel Perdamaian Dituding Melanggar HAM?

SATUHARAPAN.COM-Bagaimana seorang pemimpin telah berubah secara dramatis seperti yang terjadi pada Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed. Dia pemenang Nobel Perdamaian, tetapi sekarang dituduh sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Dia menyebutkan akan mengubur mayat-mayat musuhnya dengan darah dan tulang “kami” warga Ethiopia, dan meminta penduduk untuk ambil bagian dengan segala kapasitasnya, mengamankan ibu kota negara, Adis Ababa, terhadap serangan potensial oleh pasukan pemberontak Tigray.

Apa yang salah) Dan menurut pengamat, Abiy gagal mengatasi perpecahan etnis yang telah melanda negara terpadat penduduknya kedua di Afrika sejak 1960-an. Sekarang, Laporan PBB menyebutkan ada pelanggaran Ham dalam perang di Ethiopia, dan terjadi kebrutalan ekstrem.

Dia dan negaranya tidak hanya dikecam PBB, tapi juga diasingkan oleh Amerika Serikat dan Eropa, masa depannya sendiri tiba-tiba terlihat menjadi jauh lebih lemah.

Hanya sebulan sejak Abiy memenangkan pemilihan, dan kurang dari setahun sejak dia mendeklarasikan kemenangan militer atas Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). Partai yang berbasis etnis ini mendominasi Ethiopia hingga Abiy menjabat pada April 2018, dan sekarang pasukannya mengancam Addis Ababa.

Itu juga terjadi hanya dua tahun sejak mantan perwira militer itu memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian karena menandatangani perjanjian dengan negara tetangga Eritrea, untuk mengakhiri kebuntuan setelah perang perbatasan pada kurun 1998-2000.

Pada saat itu, Abiy dipuji di AS dan Uni Eropa sebagai harapan terbaik untuk membawa demokrasi dan ekonomi pasar ke Ethiopia, serta untuk menyebarkan stabilitas di lingkungan Afrika yang bergejolak yang membentang dari Sudan ke Somalia.

Jalan Buntu Reformasi

Reformasi Abiy sejak itu menemui jalan buntu. Tidak hanya TPLF yang sekarang merebut petak-petak wilayah dari pasukan federal yang tak tertandingi, perang saudara yang lebih luas bisa berlangsung. Tentara Pembebasan Oromo, pasukan gerilya yang ditarik dari mantan pendukung etnis Oromo, telah bergabung dalam serangan terhadap pemerintah.

“Abiy mewarisi negara yang rapuh dan menangani masalah seperti tuntutan dan protes nasionalis Oromo yang membawanya ke tampuk kekuasaan adalah tantangan yang sangat besar,” kata William Davison, analis senior Ethiopia di International Crisis Group, sebuah think tank yang berbasis di Brussels, dikutip Bloomberg. “Untuk melakukan semua itu tanpa menimbulkan gesekan membutuhkan banyak keterampilan politik, yang ternyata itu tidak dimiliki perdana menteri.”

Menciptakan negara nasional yang lebih bersatu dari negara yang terpecah secara etnis, sebuah proses yang disebut Abiy sebagai "sinergi", pada awalnya mendapat dukungan, kata Davison, yang telah dikeluarkan pemerintah dari negara itu tanpa penjelasan.

Tetapi “dia mencoba untuk membuat sebuah partai di sekitar dirinya dengan mengesampingkan siapa pun yang memiliki pandangan berbeda, mengembalikan Ethiopia ke sistem di mana sebagian besar oposisi dikriminalisasi.”

Pertumpahan Darah

Di Addis Ababa, perpecahan etnis akan membuat upaya pertahanan sipil menjadi pertumpahan darah, kata seorang pengusaha berusia 40-an yang menjalankan truk ke Amhara, provinsi di utara ibu kota yang sekarang sebagian besar diduduki oleh TPLF, dan yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Mehdi Labzae, seorang peneliti dari Universitas Ilmu Pengetahuan Prancis, mengatakan bahwa pekan ini di Bahir Dar, ibu kota Provinsi Amhara sekitar 300 mil barat laut Addis Ababa, dia melihat sejumlah besar bus yang membawa pejuang milisi ke garis depan konflik dengan TPLF.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mendesak semua pihak untuk menahan diri. Dia mengatakan Duta Besar, Jeffrey Feltman, utusan khusus untuk Tanduk Afrika akan mengunjungi Kamis dan Jumat di tengah kekhawatiran atas "risiko yang meningkat terhadap persatuan dan integritas negara Ethiopia."

Benih-benih konflik ditaburkan lebih awal di sana, ditandai oleh banyak orang Tigrayan dengan kesepakatan damai dengan Eritrea, yang mereka lihat sebagai aliansi militer antara Abiy dan musuh bebuyutan TPLF, Presiden Eritrea, Isaias Afwerki. Pasukan Eritrea kemudian memainkan peran sentral dalam operasi militer pemerintah di Tigray.

Istana Kaisar Manelik

Bagi sebagian Etnis Oromo, itu adalah hari sebelum Abiy mendapatkan hadiah perdamaiannya, ketika dia membuka istana Kaisar Menelik II abad ke-19 yang telah direnovasi. Kantor perdana menteri mengatakan pada saat itu harus melambangkan “kemampuan Ethiopia untuk bersatu demi tujuan bersama.”

Namun Istana Menelik dikenang oleh banyak orang Oromo sebagai panglima perang yang pasukannya memutilasi perempuan Oromo. Mereka, seperti TPLF, melihat seruan Abiy untuk persatuan sebagai upaya sinis untuk memusatkan kekuasaan.

“Abiy mengkhianati perjuangan nasionalis Oromo,” kata Awol Allo, dosen senior di Universitas Keele di Inggris dan pendukung setia Abiy di masa-masa awalnya. “Sementara dia menerapkan ide-ide liberal ini untuk ekonomi dan demokrasi, dia juga mengkonsolidasikan kekuasaan.”

Titik balik terjadi pada Desember 2019, ketika Abiy membubarkan mantan koalisi penguasa berbasis etnis yang dikenal sebagai Front Demokratik Revolusioner Rakyat Ethiopia. Partai Kemakmuran yang diciptakan Abiy sebagai gantinya memiliki visi pan Ethiopia.

 Menurut Allo, sebagai akibat tindakannya itu, dia juga memiliki sedikit peluang untuk bersaing dengan partai-partai nasionalis yang mendominasi di 10 provinsi berbasis etnis di Ethiopia. Itu, kata Allo, memaksa perdana menteri untuk menekan oposisi dan memusatkan kekuasaan lebih jauh.

Konflik dipicu setelah Abiy menunda pemilihan yang dijadwalkan tahun lalu, dengan alasan pandemi COVID-19. TPLF memutuskan untuk melanjutkan pemungutan suara di Tigray.

Pelanggaran HAM

Pada hari Rabu, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menerbitkan sebuah investigasi yang menuduh pasukan pemerintah, juga pasukan TPLF dan tentara Abiy yang terdaftar dari Eritrea, melakukan pelanggaran yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang selama konflik mereka selama setahun.

AS menangguhkan akses bebas bea untuk ekspor negara itu pada hari Selasa. Uni Eropa telah memotong bantuan anggaran akhir tahun lalu dan investor melarikan diri.

Imbal hasil Eurobonds Ethiopia senilai US$1 miliar naik 158 basis poin pada hari Rabu ke rekor 16,31 persen, naik dari 6,09 persen ketika Abiy menjabat.

Abiy tetap berkuasa dan mungkin bertahan. Tetapi analisis militer oleh Janes, sebuah publikasi pertahanan, menilai penggulingannya semakin mungkin terjadi, kecuali dia bernegosiasi dengan pemberontak yang telah dia tunjuk sebagai teroris.

Sejauh ini Perdana Menteri Abiy Ahmed menunjukkan terlalu sedikit tanda untuk melakukannya pada hari Rabu. Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan untuk memperingati dimulainya konflik Tigrayan bahwa: "Kami akan mengubur musuh ini dengan darah dan tulang kami, dan mengangkat martabat Ethiopia."

Mengapa pemenang Hadiah Nobel Perdamaian ini bersuara keras tentang kekerasan? Bahkan Facebook harus menurunkan posingan dia, karena dianggap tidak manusiawi. Pengumumannya tentang keadaan darurat secara nasional juga berpotensi pelanggaran HAM, karena siapa pun dapat dikenai wajib militer, dan ditahan tanpa pengadilan jika dianggap melanggar.

Apa yang terjadi bukan sekadar nasib Abiy Ahmed dan hadiah Nobel Perdamaian-nya, tetapi juga nasib bangsa Ethiopia.

Editor : Sabar Subekti