Mengapa Pemilihan Kapolri Cepat, Kejar KAA?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Proses seleksi calon Kapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti ternyata lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan Komisi III DPR RI, bahkan proses seleksi berlangsung lebih cepat dari calon Kapolri sebelumnya Komjen Polisi Budi Gunawan.

Saat Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri, 9 Januari 2015 silam, lembaga legislatif DPR melangsungkan proses seleksi selama tiga hari. Hari pertama, Komisi III DPR berkunjung ke kediaman Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian tersebut. Hari kedua, komisi bidang hukum melangsungkan uji kelayakan dan kepatutan kepada Komjen Polisi Budi Gunawan yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Pleno Komisi III DPR RI guna mengambil keputusan terkait nasib Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Pada hari ketiga, nama Komjen Polisi Budi Gunawan dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapat keputusan secara de facto, apakah Budi Gunawan dapat disahkan menjadi Kapolri.

Kini, saat nama Komjen Polisi Badrodin Haiti yang dicalonkan Presiden Jokowi untuk mengisi kursi Kapolri, Komisi III DPR RI hanya butuh waktu dua hari untuk menyelesaikan semua proses seleksinya. Bahkan, tanpa butuh rapat pleno, komisi bidang hukum DPR RI langsung membawa nama Badrodin Haiti ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai keputusan lembaga legislatif.

Saat dikonfirmasi, sejumlah Anggota Komisi III DPR RI menyatakan proses seleksi calon Kapolri yang terbilang cepat tersebut berkaitan dengan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) yang akan berlangsung pada 18-24 April 2015 mendatang di Kota Jakarta dan Bandung.

Salah satunya Wenny Warouw, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu menilai uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri seolah-olah dipaksakan lantaran desakan masyarakat yang menunggu Kapolri definitif, serta untuk menghadapi gelaran KAA pada 18-24 April 2015 mendatang.

Sebab, menurut dia, apabila Indonesia selaku tuan rumah KAA tidak memiliki Kapolri definitif, dikhawatirkan menimbulkan pandangan negative dari sejumlah kepala negara peserta KAA.

"Masyarakat menunggu Kapolri, Polri itu organisasi besar dengan 500 ribu lebih anggota, organisasi tidak punya kepala. Menghadapi KAA kalau tiba-tiba negara anggota KAA mempertanyakan itu bagaimana? Ini citra bangsa," kata Wenny saat ditemui usai melangsungkan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4).

Menurut politisi Gerindra itu, kekosongan pemimpin yang terjadi di Polri selama tiga bulan telah menimbulkan preseden buruk bagi salah satu institusi penegak hukum di Indonesia itu terhadap dunia internasional. Oleh karena itu, dia berharap Presiden Joko Widodo segera melantik Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Kapolri, setelah menerima surat penetapan dari DPR RI.

Kebutuhan KAA

Senada, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan mengatakan proses cepat dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri dilakan agar Polri segera memiliki pemimpin defintif. Dia menambahkan, hal tersebut juga tidak terhindar dari kebutuhan sosok Kapolri dalam gelaran KAA mendatang.

"Akan lebih gagah kalau pada KAA itu sudah ada Kapolri definitif, makanya kita forsir hari ini, kita komunikasikan dengan pimpinan DPR agar segera di paripurna-kan," ujar Trimedya.

Trimedya juga menyampaikan tidak ada masalah apabila pelantikan Kapolri oleh Presiden Jokowi dilakukan pada Jumat (17/4) atau Senin (20/4). Menurut dia pelantikan merupakan bentuk seremonial yang dapat dilakukan tidak lebih dari 60 menit.

"Besok (Jumat, 17/4) atau Senin bisa dilantik, Presiden sudah cek ke Bandung tidak ada masalah, pelantikan tidak lama satu jam cukup, sebelum KAA Kapolri sudah dilantik," tutur Trimedya.

Editor : Bayu Probo