Menhub Minta Polri Lakukan Hierarki Koordinasi "Brexit"

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Korps Lalu Lintas Polri untuk melakukan hierarki koordinasi dari jajaran paling atas hingga ke bawah untuk mengatur agat tidak terjadi kepadatan serta antrean panjang di Pintu Keluar Tol Brebes Timur atau "Brexit".

“`Brexit` yang pertama itu soal hierarki koordinasi. Kita minta pada Polri untuk mengkoordinasi karena Polri memiliki jaringan yang sangat banyak sampai ke level kecamatan,” kata Budi usai meninjau kesiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2017 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat hari Jumat (23/12).

Untuk Masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2017, Kemenhub sudah tidak lagi sebagai koordinator dan diserahkan kepada Polri untuk mengkoordinasikan kementerian/lembaga yang terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan dan sebagainya.

Kedua, lanjut Budi, antisipasi dilakukan dengan membatasi jumlah kendaraan yang masuk karena pembangunan Tol Cipali belum sepenuhnya rampung.

Dia menjelaskan apabila antrean sudah mencapai lima kilometer, maka tol menuju Brebes akan ditutup dan kendaraan harus keluar melalui Tol Pejagan.

Sementara itu, apabila panjang antrean lebih dari 10 kilometer, Pintu Tol Pejagan juga akan ditutup dan kendaraan akan diarahkan ke Kanci dan lainnya.

“Maka kita imbau setelah sampai ke Kanci itu belok ke kanan, ke arah Selatan, atau ke kiri ke arah Pantura,” kata dia.

Namun, apabila antrean lebih dari 10 kilometer, Budi mengatakan akan mengatur kendaraan sejak di Pintu Tol Cikarang.

“Apabila lebih dari itu, maka kita akan `manage` (atur) dari Cikarang, bahkan dari Jakarta,” kata dia.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar, sebelumnya menuturkan dua langkah antisipasi tersebut, di antaranya apabila antrean kendaraan mencapai lima kilometer sampai dengan 10 kilometer dan antrean lebih dari 10 kilometer.

Untuk antrean lima hingga 10 kilometer dengan asumsi prakiraan kendaraan antreperjalur 700 kendaraan, yaitu waktu pengosongan antrean kendaraan maksimum tiga jam dengan asumsi akses jalan nasional di pantura lancar, penutupan di laksanakan selama 2,5 jam dan pengalihan arus di tol Brebes Barat.   

“Solusinya, penutupan tol arah Brexit dan di arahkan keluar Tol Pejagan, penempatan VMS (variable message sign/informasi tol berjalan), sebelum pintu keluar Tol Pejagan dan penempatan petugas di akses keluar Tol Pejagan,” kata dia. 

Sementara itu, lanjut dia, untuk antrean lebih dari 10 kilometer dengan perkiraan kendaraan antarpejalur 1.430 kendaraan.

“Artinya, waktu pengosongan antrian kendaraan maksimum enam jam dengan asumsi akses jalan nasional lancar dan penutupan dilaksanakan selama lima jam,” kata dia. 

Pudji menjelaskan alternatif solusi yang ditawarkan, di antaranya penutupan ruas Tol Kanci dan di arahkan keluar tol Kanci, pembatasan kecepatan di ruas Tol Cipali, penempatan petugas di akses keluar Tol Kanci, informasi VMS sebelum gerbang Cikarut dan dilaksanakan pengalihan arus lalu lintas melalui akses keluar Tol Cikampek, akses keluar Tol Palimanan dan akses keluar Tol Kanci.

Selain itu, dia mengatakan antisipasi lain yang dilakukan, yaitu pengendalian lalu lintas dengan cara buka tutup jalan tol dari Gerbang Tol Cikopo/Palimanan, penyiapan VMS di Cikopo dan Palimanan atau lokasi yang strategis dan koordinasi antara operator jalan tol dengan Polri mengenai kepadatan kendaraan di Cikarang Utama.   

“Untuk kendaraan darurat, operator jalan tol diminta menyiapkan fasilitas `U-Turn` (putar balik) di beberapa titik sebelum Pintu Keluar Brexit,” kata dia. 

Dari sisi kesehatan, Pudji mengatakan Dinas Kesehatan diminta menyiapkan fasilitas ambulance dan tenaga medis di Pintu Tol Brexit.

“Operator jalan juga diharapkan menambah fasilitas toilet di `rest area` (tempat peristirahatan)," katanya. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja