Menjelang Pemilu Turki, Oposisi Keluhkan Kecurangan dan Ketidakadilan oleh Erdogan

ISTANBUL, SATUHARAPAN.COM-Saat Turki menuju pemilihan presiden dan parlemen pada akhir pekan depan yang akan menjadi tantangan terkuat bagi Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam 20 tahun sebagai pemimpin, keluhan muncul tentang keadilan dalam pemungutan suara.

Oposisi Turki telah lama mengatakan bahwa pemilihan dimainkan di lapangan yang tidak seimbang, klaim yang sering didukung oleh pengamat internasional.

Liputan media menonjol sebagai contoh paling jelas di mana Erdogan menikmati keuntungan atas lawan-lawannya, tetapi faktor-faktor seperti penggunaan sumber daya negara saat berkampanye dan interpretasi undang-undang pemilu yang dipertanyakan juga muncul.

Sekitar 90% media Turki berada di tangan pemerintah atau pendukungnya, menurut Reporters Without Borders, memastikan jam tayang yang luar biasa bagi presiden. Hanya segelintir surat kabar oposisi yang tetap dicetak, sebagian besar beralih ke edisi online saja.

Selama bulan April, Erdogan menerima hampir 33 jam jam tayang di stasiun TV utama yang dikelola pemerintah, menurut anggota oposisi pengawas penyiaran. Lawannya dalam pemilihan presiden, Kemal Kilicdaroglu, hanya mendapat waktu 32 menit.

Partai oposisi utama, Partai Rakyat Republik, atau CHP, bulan lalu meluncurkan tindakan hukum terhadap penyiar TRT karena gagal menayangkan video kampanyenya.

“Sayangnya, Perusahaan Radio dan Televisi Turki telah beralih dari lembaga yang tidak memihak dan objektif dan telah berubah menjadi Perusahaan Radio dan Televisinya Tayyip,” kata anggota parlemen CHP, Tuncay Ozkan.

Media Independen Dibungkam

Media independen yang tersisa juga menghadapi pembatasan yang semakin meningkat. Bulan lalu, otoritas penyiaran negara, RTUK, mendenda saluran independen Fox News, Halk TV, dan TELE1 karena berita dan komentar dianggap melanggar peraturan. Ilhan Tasci, seorang anggota RTUK yang ditunjuk oposisi, mengatakan dalam ketiga kasus tersebut stasiun tersebut dituduh mengkritik atau mempertanyakan tindakan partai yang berkuasa.

Dalam sebuah pernyataan setelah pemilihan presiden dan pemilihan umum terakhir pada tahun 2018, pengamat dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa mencatat bahwa Erdogan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa menikmati “keuntungan yang tidak semestinya, termasuk dalam liputan berlebihan oleh afiliasi pemerintah. outlet media publik dan swasta.”

Jangkauan pemerintah juga diperluas melalui media sosial, di mana banyak suara oposisi mundur.

Undang-undang “disinformasi” yang diperkenalkan pada bulan Oktober memungkinkan hukuman penjara hingga tiga tahun karena menyebarkan informasi palsu “dengan satu-satunya tujuan menciptakan kecemasan, ketakutan, atau kepanikan di antara publik.”

Sinan Aygul, satu-satunya jurnalis yang dituntut di bawah undang-undang baru itu, dijatuhi hukuman penjara 10 bulan pada Februari. Dia saat ini bebas sambil mengajukan banding atas kasus tersebut.

“Tujuan sebenarnya adalah membungkam semua suara pembangkang di masyarakat,” kata Aygul, ketua asosiasi jurnalis di Bitlis, tenggara Turki. Ini adalah “undang-undang yang menargetkan siapa saja yang mengungkapkan pendapat. Ini menargetkan tidak hanya individu tetapi juga organ media,” katanya.

Undang-undang yang tidak jelas itu mengkriminalkan “kegiatan jurnalistik dasar,” kata Aygul, menambahkan bahwa undang-undang itu dapat digunakan selama pemilihan untuk menargetkan kelompok yang berusaha melindungi keamanan kotak suara yang menggunakan media sosial untuk menyoroti pelanggaran.

“Jika ada kecurangan dalam pemilu, semua saluran oposisi akan dibungkam dengan menggunakan undang-undang ini,” katanya.

Undang-undang Darurat

Pemberlakuan keadaan darurat di 11 provinsi yang dilanda gempa Februari juga menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana pemungutan suara akan dilakukan di wilayah tersebut. Sebuah laporan PBB yang diterbitkan 11 April mengatakan setidaknya tiga juta orang telah pindah dari rumah mereka di zona gempa, banyak dari mereka menuju ke bagian lain Turki.

Namun, hanya 133.000 orang dari wilayah gempa telah mendaftar untuk memberikan suara di luar provinsi asal mereka, kata ketua Dewan Pemilihan Agung bulan lalu. Ahmet Yener menambahkan bahwa petugas pemilu mengawasi persiapan, termasuk tempat pemungutan suara di tempat penampungan sementara.

Pada tahun 2018, keadaan darurat nasional diberlakukan setelah upaya kudeta tahun 2016 diberlakukan hingga sesaat sebelum pemilihan, yang menurut OSCE membatasi media dan kebebasan berkumpul dan berekspresi.

Tuduhan Berkerja Sama dengan Teroris

Erdogan telah meningkatkan penampilan publiknya, yang diikuti oleh sebagian besar saluran TV, dan menggunakan tugas resmi ini untuk menyerang saingannya. Pada sebuah upacara pada hari Jumat, pada Idul Fitri bulan lalu untuk menandai renovasi Masjid Biru Istanbul, dia menuduh pihak oposisi "bekerja dengan kelompok teroris."

Sore sebelumnya, pimpinan empat partai politik yang bersekutu dengan AKP hadir dalam acara peluncuran pengiriman gas alam Laut Hitam, meski tidak ada yang memegang jabatan pemerintahan.

Proyek besar lainnya yang diluncurkan menjelang pemungutan suara termasuk reaktor tenaga nuklir pertama Turki yang dibangun oleh Rosatom, perusahaan energi nuklir negara Rusia, dan beberapa pengembangan pertahanan.

Para kritikus juga menunjuk pada pembengkokan undang-undang pemilu untuk mengizinkan menteri pemerintah mencalonkan diri sebagai kandidat parlemen sambil tetap menjabat, meskipun persyaratan hukum sebaliknya.

Dewan pemilihan, sementara itu, sebelumnya telah menghadapi kritik karena memihak keberatan AKP selama pemilihan.

Dalam pemilihan lokal tahun 2019, calon wali kota oposisi yang menang untuk Istanbul terpaksa menghadapi pemilihan ulang menyusul keluhan AKP tentang penyimpangan surat suara. Hasil pemungutan suara dewan kabupaten dan kota, yang dikumpulkan dalam kotak yang sama dan berpihak pada AKP, tidak dipersoalkan.

Adem Sozuer dari fakultas hukum Universitas Istanbul mengatakan kepada surat kabar oposisi Cumhuriyet bahwa pemilih telah kehilangan kepercayaan pada otoritas pemilu. “Ada kecurigaan luas di sebagian besar masyarakat bahwa pemilu akan dicurangi,” katanya. (AP)

Editor : Sabar Subekti