Menkeu Minta Saran OECD untuk Bangkitkan Manufaktur RI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan kembali tekad pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Bukan hanya melalui anggaran Pemerintah, tetapi dengan mengajak swasta berpartisipasi dalam proyek-proyek pada skema Public-Private Partnership (PPP).

Bambang mengemukakan dukungan infrastruktur diperlukan untuk mereformasi sektor industri manufaktur sebagai penghela pertumbuhan ekonomi.

"Indonesia butuh reindustrialisasi, karena itu kita bangun infrastruktur bukan hanya dari anggaran negara tapi mengundang sektor swasta untuk berinvestasi. Kami sangat butuh reformasi struktural di ekonomi, dan diharapkan OECD memberi sarannya," kata Bambang  seusai acara pembukaan pertemuan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)   tingkat regional dan menerima Indeks Ekonomi dari Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/3).

Pada kesempatan yang sama, Bambang berterima kasih kepada OECD yang telah melakukan survei tentang kebijakan ekonomi dan pendidikan yang secara resmi diluncurkan pada hari ini. Bambang menyatakan bahwa setelah pemerintah menetapkan APBN-P 2015 dengan target pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,6 persen, dia berharap OECD tetap membantu pengawasan pertumbuhan ekonomi.

“Kami mengapresiasi indeks ekonomi karena dilakukan dengan bekerja dengan kementerian lain, OECD juga kami harapkan memberi saran dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan Indonesia,” Bambang menambahkan.

Angel Gurria dalam kesempatan itu memberi saran  perlunya pembangunan infrastruktur dan menarik investasi dari sektor swasta. ia menilai bonus demografi yang dimiliki Indonesia akan sia-sia jika implementasi kebijakan pemerintah tidak berjalan baik.

Gurria menyoroti perlunya memperbaiki kualitas pendidikan mengingat sehingga kesenjangan antara pendidikan dengan negara-negara anggota OECD dapat dipersempit.  Ia juga menekankan efisiensi dalam sektor pendidikan yang harus ditingkatkan.

OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi  merupakan sebuah organisasi internasional beranggotakan 30 negara yang menerima prinsip demokrasi dan ekonomi pasar bebas.

Berawal tahun pada 1948 dengan nama Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi Eropa (OEEC - Organisation for European Economic Co-operation),  keanggotaannya kemudian merambah negara-negara non-Eropa. Pada tahun 1961, organisasi ini dibentuk kembali menjadi OECD. Aggota pendiri (1961) terdiri dari Amerika Serikat, Austria, Belanda, Belgia, Britania Raya, Bosnia dan Herzegovina, Denmark, Republik Irlandia, Islandia, Italia, Italia, Jerman, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Prancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki dan Yunani.

Sedangkan negara yang bergabung kemudian adalah Jepang, Finlandia, Australia, Selandia Baru, Libya, Meksiko, Republik Ceko, Korea Selatan, Hungaria, Polandia, Slovakia, Chile, Slovenia dan Israel.

Ada pun kandidat anggota adalah Estonia dan Rusia sementara yang akan menjadi angota adalah Brasil, Tiongkok, India, Indonesia dan Afrika Selatan.

Editor : Eben Ezer Siadari