Menkeu: Pelunasan Utang IDA Tidak Bebani APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan) memberi kata sambutan saat pembukaan International Development Association (IDA) 18 Replenishment Meeting di Hotel Hyatt, Sleman, DI Yogyakarta, hari Rabu (14/12). Pertemuan yang dihadiri oleh 70 negara donor maupun negara penerima IDA itu guna membahas serta menindaklanjuti strategi IDA 18 yang merupakan salah satu intitusi kelompok Bank Dunia dengan misi membantu negara di dunia yang masuk kedalam kategori "least developed countries" menuju target pencapaian 2030 sebagaimana tema global yang diusung, yaitu "Toward 2030: Investing in Growth, Resilience and Opportunity". (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan pelunasan pinjaman yang harus dilakukan Indonesia ke International Development Association (IDA) tidak akan membebani APBN.

"Indonesia memang sudah tidak lagi menjadi penerima pinjaman dari International Development Association (IDA). Namun, masih memiliki kewajiban untuk melunasinya. Kami pastikan, tidak akan membebani APBN," kata Sri Mulyani usai menjadi pembicara di "IDA Replenishment Meeting 2016" di Yogyakarta, hari Rabu (14/12).

Menurut dia, pelunasan pinjaman dari IDA tersebut tidak akan membebani anggaran negara karena dapat dilakukan dalam jangka waktu cukup panjang yaitu hingga 10 tahun.

Indonesia telah menjadi anggota IDA sejak 1968 dan menerima pinjaman pada 1980. Total pinjaman yang diterima Indonesia mencapai 2.744,5 juta dolar AS dan hibah senilai 412,5 juta dolar AS.

"Ada banyak keuntungan yang diperoleh, di antaranya dapat menikmati bantuan dengan suku bunga nol persen. Pelunasan pun bisa dilakukan dalam jangka waktu cukup panjang," katanya.

Pada saat pertama kali menerima bantuan, Sri mengatakan, dana tersebut banyak digunakan untuk mendukung program pembangunan infrastruktur di Indonesia serta pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Meskipun masih harus melunasi pinjaman, namun Indonesia berkomitmen untuk bisa berkonstribusi dalam organisasi tersebut dengan memberikan sedikit bantuan untuk penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan.

Secara umum, IDA memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang mengalami kesulitan karena berbagai sebab di antaranya perubahan iklim, konflik, penanganan pengungsi atau negara yang mengalami kesulitan akibat menurunnya komoditas.

"Tentunya, negara-negara yang akan menerima bantuan harus memiliki kebijakan dan komitmen dalam menggunakan bantuan yang diterima untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi," katanya.

Sejak didirikan, IDA sudah menyediakan sekitar 0,5 triliun dolar AS untuk investasi di 112 negara dengan komitmen rata-rata dari negara donor mencapai 19 miliar dolar AS per tahun dalam tiga tahun terakhir. Setengahnya, disalurkan ke negara-negara di Afrika.

Sedangkan dalam pertemuan di Yogyakarta yang merupakan pertemuan puncak IDA akan disepakati komitmen kebijakan dan pagu besaran dana yang akan digunakan untuk memberi bantuan kepada negara peminjam. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja