Menkeu: Pemotongan Rp 100 Triliun untuk Jaga Defisit

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Keuangan Chatib Basri memastikan pemotongan belanja Kementerian Lembaga sebanyak Rp 100 triliun harus dilakukan, untuk menjaga defisit anggaran tidak melebihi target yang ditetapkan sebesar 2,5 persen terhadap PDB.

“Kalau belanjanya naik, supaya defisitnya sama, harus ada yang dikurangi kecuali subsidinya bisa diturunkan,” katanya di Jakarta, Rabu (28/5).

Chatib mengatakan pemangkasan belanja tersebut harus diupayakan sebanyak Rp 100 triliun, karena perkiraan peningkatan belanja subsidi BBM dalam RAPBN-Perubahan bisa mencapai Rp 74,3 triliun dan berpotensi membebani anggaran negara.

“Kalau subsidi bisa diturunkan, (pemotongan) belanjanya tidak perlu sampai Rp 100 triliun,” katanya.

Untuk mengatasi masalah kelebihan belanja subsidi BBM, Chatib meminta Kementerian ESDM untuk segera melakukan pengendalian konsumsi agar pemanfaatan volume BBM bersubsidi tidak melebihi kuota 48 juta kiloliter.

Belanja subsidi BBM diperkirakan mengalami peningkatan cukup tinggi, karena asumsi nilai tukar kurs mengalami pelemahan dari Rp 10.500 per dolar AS pada APBN, menjadi Rp 11.700 per dolar AS pada RAPBN-Perubahan 2014.

Sementara, defisit anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2014 ditetapkan sebesar 2,5 persen terhadap PDB atau Rp 251,7 triliun, melebar dari target defisit dalam APBN yang ditetapkan 1,69 persen terhadap PDB atau Rp 175,4 triliun.

Hal tersebut terjadi karena pendapatan negara ditetapkan Rp 1.597,7 triliun atau turun Rp 69,4 triliun dari angka APBN sebesar Rp 1.667,1 triliun. Padahal belanja negara mengalami kenaikan Rp 6,9 triliun atau Rp 1.849,4 triliun dari sebelumnya Rp 1.842,5 triliun.

Untuk mengatasi masalah defisit anggaran, Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.

Total anggaran 86 K/L yang dihemat berdasarkan Inpres ini mencapai Rp 100 triliun, sehingga jumlah anggaran belanja K/L dari sebelumnya tercatat sebesar Rp 637,8 triliun menjadi hanya sebesar Rp 539,3 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2014.

Penghematan dan pemotongan anggaran dilakukan utamanya terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat atau konsinyering, iklan, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak.

Penghematan dan pemotongan tidak dapat dilakukan terhadap anggaran pendidikan, anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah serta anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU). (Ant)