Menko Polhukam Bicara Revisi UU Terorisme di Natal DPR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan menyebut UU Terorisme yang direvisi akan memberi efek jera pada warga negara Indonesia yang coba-coba bergabung dengan kelompok terorisme.

Sebelumnya di depan hadirin Perayaan Natal Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (28/1), ia membanggakan bahwa negara asing mengapresiasi Indonesia dalam menangani terorisme dalam bom Sarinah beberapa waktu lalu.

“Tadi sore—Kamis 28/1—saya terima telepon dari mana-mana (negara lain, red). Mereka mengapresiasi apa yang dilakukan oleh polisi (dalam penanganan teror bom Sarinah, red),” katanya. “Negara lain mengapresiasi karena ini pertama kali dalam sejarah kurang dari 12 menit masalah (terorisme, red) selesai, dan kurang dari lima jam presiden sudah memberikan statement ini kita harus apresiasi ke teman-teman polisi,” dia menambahkan.

Luhut meminta maaf apabila pemerintah mengalami kekurangan, dia menganggap kekurangan tersebut adalah hal yang wajar.

“Kami terus memperbaiki diri dan jangan dibilang ada kebobolan, jangan dibilang ada intelijen kecolongan tapi yang jelas ancaman itu ada tetapi yang jelas kami tidak tahu kapan bagaimana dan ditujukan kepada siapa ancaman tersebut,” dia menambahkan. 

Beberapa jam sebelum hadir Perayaan Natal Bersama tersebut Luhut bersama beberapa menteri terkait tengah menyempurnakan revisi Undang-undang Terorisme yang memberi kewenangan lebih banyak ke polisi untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu dengan baik.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan menyadur aturan undang-undang terorisme dari negara lain

“Nggak usah sok kebarat-baratan. Desain UU yang buat negeri aman tanpa menghilangkan kebebasan. Singapura saja belajar sama kita dulu. National interest itu nomor satu. Freedom without discipline is anarchy,” kata dia.

Luhut menjelaskan pemerintah akan merevisi UU Terorisme yang disiapkan akan memberi efek jera pada WNI yang ingin bergabung dengan jaringan teroris. Terutama untuk WNI yang menuju Suriah demi bergabung dengan ISIS setelah diberi janji muluk-muluk.

Dia mengemukakan bahwa dalam penanganan masalah keamanan Presiden menyebut akan meningkatkan anggaran keamanan ke Polisi dan Tentara Nasional Indonesia karena keamanan prioritas utama kelancaran ekonomi dan investasi.

“Saya beberapa jam lalu menginspeksi peralatan yang dipakai Densus 88 (Detasemen Khusus Anti Terorisme Kepolisian Indonesia, red), saya kaget Densus 88 ternyata peralatannya hanya seperti itu, padahal menangani kasus penting dan gawat,” kata dia.

Luhut mengemukakan Presiden Joko Widodo saat ini memberikan spirit untuk perubahan struktural di dalam perekonomian maupun pengamanan di Indonesia.

“Tentang masalah keamanan beliau (Presiden Joko Widodo, red) tadi memberi arahan bagaimana menangani narkoba, terorisme, dan keamanan perbatasan,” kata dia.

Luhut menjelaskan bahwa selain menambah keamanan untuk perbatasan presiden saat ini melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan perbatasan di Entikong, Kalimantan Barat, di Papua Nugini, dan perbatasan NTT dan Republik Federal Timor Leste. 

Pos perbatasan Entikong merupakan pintu gerbang perbatasan RI-Malaysia paling ramai di Provinsi Kalimantan Barat.

Luhut menjelaskan pemerintah tengah membangun jalan sepanjang 1.672 km yang akan menghubungkan Arun di Kalimantan Barat dengan Long Midang di Kalimantan Utara. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada 2018.

Sedangkan, kata Luhut, untuk perbatasan Papua dengan Papua Nugini, pemerintah akan membangun jalan Trans Papua sepanjang 4.000 km yang ditargetkan selesai pada 2018. Di perbatasan Timor Leste dengan Nusa Tenggara Timur (NTT), kata Luhut, pemerintah akan melakukan pembangunan jalan raya dan jalan bebas hambatan.

Editor: Bayu Probo