Menko Polhukam di depan Papua Bantah Presiden Suka Janji

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa karakter Presiden Joko Widodo bukan orang yang suka berjanji, tetapi tipe pekerja keras.

“Ah, nggak pernah, nggak betul. Presiden (Jokowi) bukan tipe orang yang suka janji-janji. Dia eksekusi kok,” katanya, di Kota Jayapura, Selasa (29/3), menanggapi pandangan sekelompok pemuda di Papua tentang karakter Presiden Jokowi.

Luhut menyampaikan hal itu untuk meluruskan pandangan sekelompok pemuda di Papua bahwa janji Presiden Jokowi belum terealisasi, seperti pembangunan Pasar Mama-mama Papua, rel kereta api, dan permintaan Presdir Freeport Indonesia harus orang asli Papua.

“Semua berjalan kok. Kalau Presdir Freeport, Pak Lukas saja bertanya mana orang Papua yang berkompeten untuk duduk di situ. Tidak ada janji-janji,” katanya lagi.

Dia mencontohkan sekaligus menegaskan bahwa pembangunan Jalan Trans Papua, dari Sorong, Papua Barat sampai Merauke di Papua itu harus rampung pada 2019 atau 2020, sudah bisa ditempuh melalui perjalanan darat.

“Sementara pada 2018, jalan Trans Papua dari Agats Kabupaten Asmat tembus Wamena Kabupaten Jayawijaya sudah harus tembus. Semua itu harus terkoneksi dengan baik,” katanya pula.

Menurut Luhut, dengan begitu harga kebutuhan bahan pokok dan sandang, seperti semen bisa lebih murah.

“Termasuk pabrik semen di Manokwari bisa segera dibangun. Mengapa tidak, Jalan Trans Papua pasti tembus atau terkoneksi karena pembangunannya dibantu TNI dari Satuan Zeni,” kata Luhut pula.

Sebelumnya, sekelompok pemuda Papua yang mengatasnamakan Koalisi Anak Adat Papua (KAAP) menuding Presiden Jokowi hanya memberikan janji-janji kepada masyarakat di Bumi Cenderawasih terkait pembangunan.

“Kami nilai Pak Presiden Jokowi hanya janji saja, realisasi belum ada terkait pembangunan, seperti Pasar Mama-mama Papua, rel kereta api dan Otsus Plus ditolak,” kata Paul Ohee, Koordinator KAAP.

Papua Diminta Siapkan SDM Pimpin Freeport

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan meminta Gubernur Papua segera menyiapkan sumber daya manusia yang andal agar nantinya dapat memimpin PT Freeport Indonesia.

Hingga kini belum ada tenaga ahli asli Papua yang bisa duduk sebagai pimpinan di PT Freeport Indonesia itu, ujar Luhut Pandjaitan, di Jayapura, Senin (28/3) malam.

Dia mengatakan, pemerintah sedang membuat program beasiswa khusus untuk jurusan sains atau teknologi dan bukan politik, mengingat saat ini yang berpolitik sudah banyak.

Menurutnya, bila tidak segera dilakukan maka akan sulit bagi Papua untuk menjadi tuan di negerinya sendiri karena ketiadaan SDM yang dapat menduduki jabatan tertentu.

Padahal selain PT Freeport Indonesia juga ada perusahaan besar lainnya yang beroperasi seperti BP Tangguh di Papua Barat.

“Hingga kini kita masih kesulitan mencari orang Papua yang memiliki kemampuan untuk memimpin PT Freeport Indonesia,” kata Luhut Pandjaitan lagi.

Menko Polhukam yang berkunjung ke Jayapura hingga Rabu (30/3) itu juga menyatakan prihatin atas laporan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyatakan 25 persen rakyat Papua meninggal akibat menenggak minuman keras.

Karena itu, menurut Luhut, diharapkan dapat segera ditangani termasuk bahaya narkotika dan penularan HIV/AIDS yang makin banyak di Papua.

Dalam kasus warga yang positif HIV/AIDS, Papua berada pada urutan kedua terbanyak di Indonesia setelah Papua Barat, dan diperkirakan akan makin meningkat bila tidak segera ditangani, ujar Menko Polhukam itu pula.

Menko Polhukam didampingi Mendagri dan Kepala BIN, Selasa (29/3) dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pos Batas Lintas Negara (PLBN) Skouw yang berada di perbatasan RI-Papua Nugini.

Sejak Maroef Sjamsoeddin mengundurkan diri awal Januari 2016, jabatan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia masih kosong. (Ant)