Menko Polhukam: Pemerintah Berusaha Selesaikan Masalah Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini sedang berusaha sekuat tenaga menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

“Pemerintah sekarang ini sedang berusaha sekuat tenaga, tidak membiarkan, tidak mendiamkan. Pemerintah akan hadir dengan cara-cara yang baik, yang benar, yang tepat, sehingga menyelesaikan masalah untuk tidak menimbulkan masalah (baru),” kata Wiranto kepada wartawan di Kompleks Parleman, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8), yang dilansir setkab.go.id berdasarkan siaran pers Biro Hukum dan Persidangan Kemenko Pohukam.

Ia menambahkan, beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo juga memanggil Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, selain Menko Polhukam, untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik.

Menko Polhukam juga menyampaikan, ia telah ke Papua, berdialog dengan masyarakat di sana. “Kita bisa dialog dengan baik. Saya bisa menjawab masalah-masalah yang disampaikan masyarakat ke kita, asal kita tidak emosional, asal kita jujur, asal kita tetap berorientasi pada persatuan dan kesatuan kita,” ia melanjutkan.

Karena itu, mantan Panglima TNI itu menyayangkan jatuhnya korban akibat demonstrasi yang terjadi. Menurut Wiranto, hal tersebut seharusnya dapat dihindari sehingga tidak ada korban baik dari masyarakat ataupun aparat keamanan.

“Korban dari TNI tiga orang, satu meninggal dunia, dua luka dan sekarang masih kritis, yang satu luka parah dari parang dan panah. Dari pihak Kepolisian ada empat orang yang luka-luka,” Wiranto mengungkapkan.

Ia menyebutkan, masyarakat satu yang meninggal juga karena terkena panah, terkena senjata dari rakyat sendiri. “Ini tentunya kita sesalkan. Harusnya kita hindari kenapa demonstrasi seperti itu luka sampai jatuh korban. Harusnya demo itu dilaksanakan dengan baik, mengikuti aturan main demonstrasi,” tuturnya.

Referendum Tidak Relevan

Terkait permintaan untuk melakukan referendum, Menko Polhukam Wiranto menilai tuntutan tersebut sudah tidak relevan. Mengacu pada Perjanjian New York Tahun 1962, disebutkan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI.

“Jadi saya kira referendum itu sudah tidak perlu didiskusikan lagi,” Wiranto menegaskan.

Sementara terkait masalah keadilan, Menko Polhukam mengatakan, Pemerintah Jokowi – JK sudah sangat bertindak adil. Karena menurutnya, dana pembangunan untuk Papua dan Papua Barat cukup besar, yakni sekitar Rp 92 triliun.

“Kemudian masalah tuntutan hukum, kita tahu bahwa musibah di Malang, di Surabaya, katanya ada satu upaya paksa terhadap keamanan, kita sudah menyampaikan akan ditindak secara hukum. Apakah aparat keamanan, polisi, TNI yang nyata-nyata melakukan satu kegiatan di luar batas, akan diberikan tindakan. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah hukum, tidak perlu dipermasalahkan,” kata Wiranto.

Dalam kesempatan itu Menko Polhukam meminta masyarakat Papua dan Papua Barat untuk tidak mudah diadu domba atau diprovokasi pihak lain. Ia berharap agar masyarakat Indonesia untuk tidak mudah termakan isu-isu yang tidak benar atau hoaks.

“Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman, tidak senang negeri kita damai, ada yang tidak senang negeri ini dapat membangun, memakmurkan rakyatnya, banyak (yang tidak senang). Dan itu, menggunakan momen ini untuk nimbrung, untuk mengacau dan bikin tidak damai,” ucap Wiranto.