Menlu Brunei Jadi Utusan ASEAN ke Myanmar

SATUHARAPAN.COM-Para menteri luar negeri negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menunjuk menteri luar negeri kedua Brunei, Erywan Yusof, sebagai utusan khusus untuk Myanmar, kata kelompok itu pada hari Rabu (4/8).

Erywan telah ditugaskan untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar dan membuka dialog antara penguasa militer dan lawan mereka di negara yang dilanda krisis, menurut sebuah komunike yang dirilis setelah pertemuan pada hari Senin dan Rabu oleh para menteri luar negeri blok tersebut.

Yusof juga akan mengawasi paket bantuan kemanusiaan, meskipun tidak ada rincian yang diumumkan. Sebaliknya, komunike tersebut menyerukan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan untuk mulai bekerja pada “panduan kebijakan.”

Militer Myanmar menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis enam bulan lalu, menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan ketika pasukan keamanan menekan protes, menewaskan ratusan orang. Ekonomi Myanmar runtuh dan krisis kemanusiaan memburuk dalam sebulan terakhir ketika infeksi virus corona melonjak, membanjiri sistem kesehatan.

PBB dan banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan China, telah mendesak ASEAN, yang 10 anggotanya termasuk Myanmar, untuk mempelopori upaya diplomatik untuk memulihkan stabilitas.

Penunjukan seorang utusan merupakan inti dari upaya tersebut tetapi tertunda selama berbulan-bulan di tengah perpecahan yang mendalam di dalam ASEAN.

Pembebasan Tahanan

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, bertemu secara virtual dengan rekan-rekan ASEAN sebagai bagian dari serangkaian pertemuan regional yang dia ikuti pekan ini, dan meminta blok tersebut untuk mengambil tindakan bersama untuk mendesak militer mengakhiri kekerasan.

Dia juga mendesak para menteri untuk mendorong Myanmar membebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil dan memulihkan jalan negara menuju demokrasi, kata pernyataan Departemen Luar Negeri.

Dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang terkadang bergejolak pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang membahas Myanmar saat meluncurkan dialog strategis dengan Amerika Serikat dalam pertemuan dengan Blinken pada hari Selasa. Dia mempertanyakan status pemerintah militer Myanmar di ASEAN, karena menolak pernyataan pencalonan Erywan, kata para diplomat.

Menyusul negosiasi lebih lanjut dan pertemuan tak terjadwal hari Rabu, utusan khusus itu dikonfirmasi.

Kementerian luar negeri Indonesia mengatakan utusan khusus itu akan segera bekerja dan memiliki “akses penuh ke semua pihak” di Myanmar. Banyak tokoh oposisi Myanmar, termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi, ditahan di rumah atau di penjara.

Dituduh Melegitimasi Juta Militer

Perwakilan pemerintah militer juga menolak permintaan dari anggota ASEAN untuk memberikan kebebasan kepada pekerja kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan ke daerah-daerah yang mereka yakini paling membutuhkannya, kata dua sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.

Kritikus menuduh ASEAN memberikan legitimasi pada pemerintah militer Myanmar dengan menerima perwakilannya di pertemuan.

Namun pernyataan Indonesia tersebut menyoroti perubahan halus yang dibuat pada kata-kata dalam komunike bersama sehingga “tidak dapat dilihat sebagai pengakuan terhadap junta militer.” Pemerintah Myanmar tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Pada hari Minggu, pemimpinnya, Min Aung Hlaing, mengumumkan ia telah ditunjuk sebagai perdana menteri dan mengulangi janji untuk mengadakan pemilihan pada tahun 2023. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti