Menlu Suriah Bantah Serang Warga Sipil dengan Senjata Kimia

DAMASKUS, SATUHARAPAN - Walid Moualem, Menteri Luar Negeri (Menlu) Suriah, membantah negaranya menggunakan senjata kimia untuk membantai rakyatnya sendiri.

Pada konferensi pers yang diadakan di Selasa (27/8) waktu setempat, Moualem menantang dunia untuk membuktikan keterlibatan pemerintah Suriah pada serangan senjata kimia pekan lalu di Ghouta timur, pinggiran Damaskus.

"Kami menilai AS dan negara-negara sekutunya telah menambuh genderang perang. Jika mereka melakukan agresi atau tindakan militer terhadap Suriah dengan dalih senjata kimia semua adalah palsu yang  tidak berdasar dan tidak beralasan. Dan saya berani membuktikan mereka telah berbohong", kata Moulem.

Moualem juga mengklaim tertundanya penyelidikan kedua tim inspektur PBB ke tempat terjadinya penyerangan dengan kimia adalah akibat diserang pihak pemberontak.

PBB sendiri menyatakan tertundanya penyelidikan kedua tim inspektur PBB ke Suriah untuk karena ingin lebih meningkatkan kesiapsiagaan keamanan bagi kedua orang inspektur PBB tersebut.

Oposisi Suriah sendiri menyatakan lebih dari 1.300 orang tewas ketika gas beracun yang dilepaskan pada Ghouta Timur dan Moadamiya – dua wilayah di pinggiran Damaskus – pada Rabu (21/8).

Negara-negara Barat dukung serangan balasan terhadap Pihak Pemerintah

Sementara itu negara-negara Barat mengharapkan, pihak oposisi Suriah melakukan serangan balasan terhadap pasukan pemerintah. Hal tersebut dikatakan beberapa sumber yang menghadiri pertemuan negara-negara Barat dengan utusan dan Koalisi Nasional Suriah di Istanbul, Turki.

Pertemuan di sebuah hotel di pusat kota Istanbul tersebut dihadiri tokoh-tokoh senior dari Koalisi Nasional Suriah, termasuk presiden Ahmad Jarba, dan utusan dari 11 orang anggota inti Friends of Suriah – sebuah aliansi pendukung oposisi Suriah dimana Robert Ford, seorang utusan AS menjadi anggotanya.

Kantor Berita Reuters mengabarkan, pihak oposisi akan melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap terulangnya kembali penyerangan dengan gas beracun yang diduga dilakukan pihak pemerintah.  (Aljazeera/Alarabiya)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja