Menlu Turki: Sektarianisme Memecah Belah Islam

ISTANBUL, SATUHARAPAN.COM -  Sektarianisme memecah belah komunitas Muslim, kata Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, dan karenanya masyarakat Islam tidak bisa "tinggal diam."

Cavusoglu mengatakan hal itu dalam Rapat Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada hari Selasa (12/4) di Istanbul, Turki.

Pertemuan itu merupakan ajang persiapan untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 OKI yang akan berlangsung pada 14 dan 15 Aprildi Turki.

Cavusoglu mengata bahwa sektarianisme adalah yang paling merugikan komunitas Muslim. "Bekelahi di antara saudara membawa penderitaan besar. Sektarianisme memecah belah komunitas Muslim kita,’’ kata dia seperti dikutip situe berita Turki, Hurriyet.

‘’Perang sipil dan bentrokan bersenjata mengancam perdamaian dan ketenangan kita. Terorisme dan tren radikal menargetkan stabilitas kita. Akibatnya, umat Islam adalah orang-orang yang mengalami kerugian terbesar," kata Cavusoglu.

"Kita tidak bisa menerima situasi ini. Kita tidak bisa tinggal diam di depan gambaran tersebut," kata dia menambahkan.

Citra Masalah Palestina

OKI didirikan pada tahun 1969 dengan tujuan memastikan untuk menjaga dan melindungi kepentingan dunia Islam dalam semangat mempromosikan perdamaian internasional di antara berbagai masyarakat dunia.

Sekarang OKI memiliki 56 negara anggota dan lima negara pengamat non-anggota. KTT di Istanbul menandai Turki akan menjabat sebagai presiden OKI selama dua tahun berikut.

Cavusoglu mengatakan bahwa seluruh dunia membutuhkan keadilan dan perdamaian, dan yang paling dibutuhkan dunia adalah persatuan dan solidaritas Islam. Itu, katanya, adalah alasan mengapa mereka memilih "Persatuan dan Solidaritas untuk Keadilan dan Perdamaian" sebagai tema utama KTT OKI tahun ini .

Sekretaris Jenderal OKI, Iyad Ameen Madani, mengatakan salah satu isu yang paling penting dari KTT ini adalah masalah Palestina.

"Ada perlu mengambil langkah penting untuk sekali lagi kelanjutan proses perdamaian di arena internasional," kata Madani, hari Selasa (12/4). Dia menambahkan bahwa pertemuan untuk tujuan ini telah diselenggarakan di Jakarta pada minggu terakhir.

"Kita perlu untuk mengatur ulang citra kasus ini dan membawanya ke permukaan," tambahnya.