Menlu Venezuela: Sanksi AS "Terorisme Ekonomi"

JENEWA, SWISS (VOA) - Dalam pidato di depan Dewan HAM PBB, Menlu Venezuela mengecam sanksi-sanksi Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap pemerintahan Nicolas Maduro.

Menlu Venezuela menyebut langkah itu sebagai terorisme ekonomi yang dirancang untuk membuat negaranya bertekuk lutut.

A.S. ingin Maduro undur diri dari kekuasaan dan merupakan salah satu dari lebih 50 negara yang telah mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai pemimpin sementara Venezuela.

Menlu Venezuela Jorge Arreaza Montserrat mengatakan, ada kesepakatan luas bahwa langkah pemaksaan unilateral berdampak negatif dan tidak boleh digunakan.

Dia mengutip resolusi yang baru-baru ini disetujui gerakan non-blok dan mendesak negara-negara agar menjauhi penerapan langkah pemaksaan unilateral. Katanya, pendapat ini juga didukung oleh Sidang Umum PBB, Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB, dan Pelapor Khusus PBB seputar dampak negatif langkah pemaksaan unilateral, Idriss Jazairy.

Meskipun begitu, kata Menlu Venezuela itu, A.S. terus memberlakukan langkah-langkah seperti itu terhadap negaranya. Ia menegaskan, A.S. tidak punya alasan moral untuk melakukan hal itu. Menlu berbicara lewat seorang penerjemah.

"Sasarannya sudah jelas – hendak melumpuhkan ekonomi Venezuela dan mencegah Pemerintah memenuhi kebutuhan mendasar rakyatnya serta mengubah pemerintah lewat cara-cara yang tidak konstitusional, lewat penggunaan kekuatan…Ada usaha untuk menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai senjata melawan kedaulatan Venezuela,” kecamnya.

Montserrat mengatakan, sanksi-sanksi ini tidak memungkinkan Venezuela membeli makanan pokok, obat-obat, peralatan medis, dan barang kebutuhan pokok lainnya. Katanya, anggota masyarakat yang paling miskin dan paling rentan, paling menderita akibat kekurangan ini.

Bulan lalu, pemerintahan Trump mengumumkan langkah-langkah keras terhadap pemerintahan Maduro. Amerika memerintahkan pembekuan semua aset pemerintah Venezuela di Amerika, dan melarang transaksi dengan penguasa Venezuela.

Pejabat Amerika mengatakan, langkah ini tidak berlaku untuk warga dan bisnis swasta Venezuela.

Tetapi, pandangan ini dipertanyakan oleh Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, dalam laporan yang disajikannya kepada Dewan HAM PBB minggu ini. Katanya, turunnya pendapatan publik dan minyak sudah berdampak serius pada program sosial dan penduduk Venezuela.

Badan Pengungsi PBB melaporkan sudah ada lebih dari 4,3 juta pengungsi dan migran Venezuela di seluruh dunia, menjadikan mereka kelompok penduduk terbesar yang terpaksa melarikan diri dari negara mereka. (VOA)