Menpan-RB Sidak Instansi Layanan Publik Usai Lebaran

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi, pada hari Senin (11/7) melakukan inspeksi mendadak sejumlah instansi di Jakarta, untuk memastikan pelayanan pada hari pertama usai libur Lebaran.

Kantor Walikota Jakarta Pusat menjadi instansi pertama yang dikunjungi oleh Menteri Yuddy. Selanjutnya menuju kantor Kecamatan Gambir dan Puskesmas Gambir, Perpustakaan BPK RI, BKPM, Kantor Imigrasi Jakarta Timur, Kantor Pertanahan Jakarta Timur, dan PTSP Jakarta Timur.

Selain itu, Menteri Yuddy juga sidak ke sejumlah tempat di Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Diantaranya Puskesmas di Kerawang, Badan Kepegawaian dan Diklat Pemkab Kerawan, dan Polres Kerawang.

Dalam sidak tersebut, Yuddy menyoroti Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Hal ini karena dari 642 pegawai negeri yang bertugas di kantor tersebut, 121 orang tidak masuk karena cuti. Menteri Yuddy menilai jumlah PNS yang mengambil cuti usai libur Lebaran terlalu banyak.

Selain itu, Yuddy juga mendapati empat instansi pelayanan yang ada di BKPM, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian PU, dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) ternyata tidak ada petugasnya. Menteri meminta agar bagian kepegawaian mengecek intansi tersebut.

Yuddy menyatakan, akan memberikan teguran keras bagi pegawai negeri yang sengaja tidak masuk atau bolos di hari pertama kerja usai libur Lebaran.

"Kalau mereka abai terhadap pelayanan publik, mereka akan dapat surat peringatan pertama. Untuk PNS, teguran tertulis itu sudah sangat berat, apalagi di DKI Jakarta," katanya dikutip dari laman Kemenpan-RB, hari Senin (11/7).

Sementara di Kantor Imigrasi Jakarta Timur diminta meningkatkan pelayanannya, bahkan saat jam istirahat harus ada petugas yang berjaga secara bergantian.

Menpan-RB dalam halal bi halal di lingkungan kementerian menyatakan himbauan untuk tidak cuti usai libur lebaran direspon cukup baik.

Ia mengatakan sedikitnya 30.000 izin cuti yang diajukan oleh para Aparatur Sipil Negara dapat ditangguhkan pada tahun ini. Sementara untuk kementeriannya, himbauan tersebut dilaksanakan dengan baik. (Ant)

Editor : Eben E. Siadari