Menparekraf: Pariwisata Sudah Antisipasi MEA Sejak 2007

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu mengatakan sektor pariwisata sudah mengantisipasi terbentuknya MEA sejak 2007 sehingga ia optimistis sektor itu paling siap hadapi pemberlakuan era pasar tunggal ASEAN.

Menparekraf Mari Elka Pangestu membuka sekaligus menjadi keynote speech dalam Konferensi Nasional Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata yang Kompeten dan Berdaya Saing dalam Mengantisipasi Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang berlangsung di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (19/8), menjelaskan, sejak 2007 sektor pariwisata telah mulai mengantisipasi terbentuknya MEA karena pariwisata merupakan sektor prioritas.  

"Peluang yang bisa diraih sektor pariwisata nasional saat diberlakukannya MEA 2015 relatif lebih besar dibandingkan dengan tantangan berupa persaingan yang harus dihadapi. Pariwisata ASEAN nantinya menjadi `single destination` yang akan mendorong lebih banyak lagi wisatawan dari kawasan ASEAN ke Indonesia," kata Mari.

Ia menegaskan pariwisata merupakan salah satu sektor yang siap memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) yang mulai berlaku efektif di akhir tahun 2015.

Menurut dia kesepakatan di bawah MEA untuk pariwisata antara lain terkait dengan menyepakati standar kompetensi untuk profesi pariwisata dan meningkatkan kualitas profesional SDM dengan melakukan sertifikasi.

Sejak 2007 hingga 2014, kata Mari, Kemenparekraf telah melakukan program sertifikasi sebanyak 64.127 tenaga kerja bidang pariwisata antara lain bidang hotel dan restoran, spa, biro perjalanan wisata, MICE, tour leader, jasa boga, maupun wisata minat khusus seperti arung jeram dan selam.

Jumlah tenaga kerja yang telah mendapat sertifikat ini jauh di atas target yang ditetapkan pada akhir 2014 sebanyak 50 ribu tenaga kerja pariwisata.

Dalam hal penetapan standar kompetensi, sejak 1998 Indonesia menjadi lead country dalam pengembangan SDM Pariwisata ASEAN. 

Standar kompetensi SDM pariwisata tingkat ASEAN (ACCSTP) sebagian besar adalah standar yang diterapkan di Indonesia.

Selain itu Indonesia juga ditunjuk sebagai Regional Sekretariat yang memfasilitasi implementasi dari MRA (Mutual Recognition Arrangement/MRA) tenaga kerja profesional pariwisata di kawasan ASEAN.

"Peluang lain adalah daya saing pariwisata Indonesia yang terus membaik terutama untuk kategori budaya (culture and heritage), sumber daya alam (rich natural resources), dan harga (value for money)," katanya.

Menurut data The Travel and Tourism Competitiveness Index yang dilansir World Economic Forum (WEF) 2013, daya saing pariwisata Indonesia naik 4 tingkat, bila tahun 2012 berada di peringkat 74, tahun 2013 naik di peringkat 70.

Mari juga mengatakan, peluang lain adalah dengan makin membaiknya pariwisata ASEAN akan mendorong meningkatnya kunjungan wisman dari kawasan ASEAN ke negara anggota termasuk Indonesia, hal ini seiring dengan diberlakukannya kebijakan "single destination dan common visa ASEAN".

"Pertumbuhan sektor pariwisata ASEAN merupakan tertinggi di dunia, sepanjang periode 2005-2012 tumbuh rata-rata 8,3 persen per tahun atau di atas rata-rata pertumbuhan pariwisata global yang hanya 3,6 persen per tahun. Bahkan tahun 2013 arus kunjungan wisatawan ke negara ASEAN sudah mencapai 92,7 juta atau meningkat 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pertumbuhan global hanya 5 persen," kata Mari E Pangestu.

Peran sektor pariwisata, kata Mari, akan makin penting bagi perekonomian negara-negara ASEAN.

Diproyeksikan potensi kontribusi pariwisata terhadap perekonomian kawasan ASEAN akan mencapai 480 miliar dolar AS pada tahun 2013, sementara pertumbuhan investasinya sekitar 6,8 persen per tahun.

"Ini tentunya menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pariwisata Indonesia, bagaimana agar dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk memperkuat perekonomian nasional," kata Mari.

Meski begitu, Mari mengakui, pariwisata Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala di antaranya infrastruktur, aksesibilitas, serta konektivitas penerbangan dari negara-negara sumber wisman ke destinasi pariwisata unggulan di Indonesia.

Selain itu diversifikasi produk yang kreatif juga menjadi tantangan yang harus segera dipecahkan oleh pelaku dan tenaga kerja (SDM) pariwisata yang kreatif dan profesional.

Data menunjukkan, pariwisata telah menjadi salah satu "leading sector" dalam perekonomian nasional.

Tahun lalu, ketika perekonomian nasional menghadapi krisis global, ditandai dengan penerimaan ekspor turun tajam, kontribusi pariwisata mengalami peningkatan dari 10 persen menjadi 17 persen terhadap total ekspor barang dan jasa Indonesia.

Devisa Besar

Penerimaan devisa pariwisata meningkat menjadi 10 miliar dolar AS atau berada di peringkat 4 besar, sebelumnya berada di peringkat 5.

Kontribusi pariwisata secara langsung terhadap PDB mencapai 3,8 persen dan jika diperhitungkan efek penggandanya sebesar 9 persen.

Penyerapan tenaga kerja pariwisata mencapai 10,18 juta orang atau 8,9 persen dari total jumlah pekerja nasional atau sektor pencipta tenaga kerja terbesar keempat. 

Sementara itu kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional, menurut data BPS tahun 2013, sebesar Rp 641,8 triliun atau mencapai 7 persen PDB nasional.

Ekonomi Kreatif mencatat surplus perdagangan selama periode 2010 hingga 2013 sebesar Rp 118 triliun.

Kontribusi devisa dari sektor ekonomi kreatif mencapai 11,89 miliar dolar AS, sedangkan lapangan kerja yang diciptakan oleh sektor ekonomi kreatif sebanyak 11,8 juta orang.

Penyelenggaraan konferensi nasional yang dihadiri sekitar 200 peserta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (awareness) para pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha pariwisata, profesional pariwisata dan masyarakat umum sebagai konsumen mengenai perkembangan terkini situasi tantangan bagi tenaga kerja pariwisata di Indonesia menjelang diberlakukannya MEA 2015 agar semua pihak mempunyai pemahaman yang sama dan melakukan langkah-langkah antisipasi bersama.

Selain itu dapat mendorong pemangku kepentingan berpartisipasi aktif menyiapkan tenaga kerja pariwisata Indonesia yang kompeten dan berdaya saing sesuai dengan bidang yang ditekuninya terutama dalam jangka waktu setahun ke depan, serta menampilkan eksistensi profil Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Pariwisata kepada masyarakat dengan program sertifikasi yang ditanganinya. 

Pada saat yang bersamaan forum ini digunakan juga untuk meminta masukan kerja sama dan penyempurnaan kelembagaan yang diperlukan agar sektor pariwisata dapat manfaat optimal dari MEA 2015. (Ant)