Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Laporkan LHKPN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Marwan Jafar menyerahkan laporan harta kekayaan (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dilakukan terkait kewajibannya sebagai penyelenggara atau pejabat negara. Namun, Marwan enggan memberitahu berapa nilai total harta miliknya.

“Sudah laporkan di dalam, nanti bapak-bapak di dalam yang sudah tahu  semuanya,” kata dia usai menyerahkan LHKPN di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (27/11) pukul 13.00 WIB.

Marwan mengaku dia rutin menyerahkan LHKPN sejak menjabat sebagai anggota DPR dan mengaku tidak ada penambahan dalam nilai total hartanya.

“Saya itu sudah melaporkan (sejak) di DPR periode 2009 lalu dan tidak ada penambahan, tidak ada, yang tahu bapak-bapak di dalam,” kata politisi PKB tersebut.

Namun, saat dicari di www.acch.kpk.go.id, nama Marwan tidak ditemukan. Situs resmi KPK tersebut memperlihatkan LHKPN para penyelenggara negara.

"Angkanya rahasia nanti kita laporkan," ucap Marwan.

Sebelum Marwan, ada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah AAGN Puspayoga.

Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Keuangan Bambang Brodjojonegoro, Menteri Kesehatan Nila Juwita F Moeloek, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokorasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Editor : Eben Ezer Siadari