Menteri Industri Jepang Mundur Akibat Skandal Kosmetik

TOKYO, SATUHARAPAN.COM – Menteri Perindustrian Jepang Yuko Obuchi berencana mengundurkan diri dari jabatannya setelah muncul laporan bahwa ia menggunakan sumbangan politik untuk membeli kosmetik, dan hal itu menjadi pukulan bagi rencana Perdana Menteri Shinzo Abe untuk membangun ulang pembangkit listrik tenaga nuklir.

Yuko Obuchi pada September lalu diangkat sebagai perempuan Jepang pertama yang menjabat Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, suatu jabatan besar yang mencakup pengawasan terhadap sektor energi.

Obuchi adalah sosok yang paling menonjol di antara beberapa tokoh perempuan lainnya yang dipilih oleh PM Abe untuk menduduki posisi di kabinet pemerintahan. Dia pun sempat diperkirakan akan menjadi perdana menteri Jepang selanjutnya.

Namun, Obuchi sekarang sedang menghadapi tuduhan bahwa selama lima tahun terakhir sejak 2012, badan pendanaan politik yang dipimpin oleh perempuan menteri itu telah menghabiskan lebih dari 10 juta Yen (sekitar Rp 1,1 miliar) untuk membeli hal-hal yang tidak berhubungan dengan politik, termasuk kosmetik dan aksesoris, dari sebuah pusat perbelanjaan.

Obuchi telah mengatakan kepada beberapa pejabat, yang dekat dengan Abe, bahwa dia bermaksud untuk mengundurkan diri sepulangnya PM Jepang itu dari KTT pertemuan pemimpin Asia-Eropa pada Sabtu (18/10), demikian dilaporkan harian bisnis Nikkei.

Sebelumnya, surat kabar Mainichi Shimbun menyebutkan, organisasi politik yang dipimpin Obuchi menghabiskan dana sebesar 3,62 juta Yen (sekitar Rp 411 juta) di sebuah butik yang dikelola oleh suami dari kakak Obuchi.

Laporan dari surat kabar lain menyatakan, organisasi lainnya yang dipimpin Obuchi telah menghabiskan sekitar 26 juta Yen (Rp 2,9 miliar) untuk membeli tiket teater bagi para pendukungnya.

Sementara itu, aturan pendanaan politik di Jepang tidak secara eksplisit melarang pengeluaran dana politik untuk promosi, kecuali tindak penyuapan secara langsung.

Peraturan itu umumnya ditafsirkan untuk memungkinkan pengeluaran dana politik untuk biaya operasional kantor dan promosi individu.

"Saya sadar bahwa saya tidak mungkin mengabaikan masalah ini dengan mengatakan saya tidak tahu," kata Obuchi kepada komite parlemen Jepang bidang ekonomi dan industri pada Jumat (17/10). Ia pun berjanji akan diadakan penyelidikan menyeluruh mengenai kasus tersebut.

Obuchi, yang adalah putri seorang mantan perdana menteri Jepang, memiliki kredensial politik yang solid, namun citra baik itu mungkin akan mengalami kerusakan permanen akibat kasus dugaan penyalahgunaan dana politik itu.

Namun, bila Obuchi mengundurkan diri, hal itu akan menjadi pukulan politik pertama bagi Abe sejak ia mengambil alih kekuasaan pada Desember 2012.

Wanita berusia 40 tahun itu merupakan politisi wanita dengan profil terbaik di antara lima perempuan lainnya yang masuk ke dalam jajaran pemerintahan selama perombakan kabinet baru-baru ini.

Penunjukkan Obuchi (sebagai menteri) dipandang sebagai bagian dari upaya PM Abe untuk menambah kesertaan perempuan dalam pemerintahan, di tengah kampanye untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam ketenagakerjaan secara umum.

Dengan citra pribadinya yang bersih, Obuchi telah ditugaskan untuk meyakinkan publik Jepang yang skeptis mengenai perlunya pembangkit listrik tenaga nuklir.

Lebih dari tiga tahun setelah bencana di Fukushima, di mana tsunami menerjang reaktor-reaktor nuklir pembangkit listrik, masyarakat Jepang masih belum yakin mengenai keamanan untuk menggunakan kembali teknologi tersebut.

Mendukung rencana Abe, Obuchi sempat menyatakan bahwa Jepang, sebagai negara yang miskin sumber daya, harus bersikap realistis tentang kebutuhan energinya. (AFP)

Editor : Bayu Probo