Menteri Siti Minta Sedini Mungkin Waspada Karhutla

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengingatkan semua pihak terutama para kepala daerah, untuk meningkatkan kewaspadaan sedini mungkin terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Pada tahun 2016 untuk pertama kalinya selama hampir dua dekade rutin terjadi Karhutla, menurut Kementerian LHK, Indonesia berhasil menanggulangi Karhutla dengan penurunan titik api hampir 85 persen secara nasional.

''Hari ini saya telah keluarkan surat warning waspada kepada seluruh gubernur dan kalangan dunia usaha, terkait kewaspadaan Karhutla,'' kata Menteri Siti dalam rapat pimpinan di Kantor Kementerian LHK, hari Selasa (3/1).

Dalam keterangan tertulis yang diterima hari Jumat (6/1), Kementerian LHK menjelaskan bahwa dari hasil prakiraan BMKG, kondisi iklim di 2017 berada pada kisaran normal, namun demikian peluang terjadinya hujan dan jumlah curah hujan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi pada periode Januari-Juni 2017 rendah.

Untuk itu perlu diwaspadai peluang siklon tropis di daerah barat daya Indonesia, dimana pembentukan awan dan peluang hujan terbilang rendah, sehingga menyebabkan potensi Karhutla menjadi tinggi.

Sedangkan dari hasil analisis Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) memperlihatkan wilayah pantai timur Sumatera potensial menjadi kering. Beberapa daerah di Sumatera, yaitu Sumut dan Riau akan mulai memasuki musim kemarau pada mid Januari-Februari sampai dengan April 2017.

''Untuk itu saya meminta kepada gubernur melakukan pengendalian Karhutla dengan menggutamakan pencegahan sedini mungkin,'' tegas Menteri Siti.

Khusus untuk daerah Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, juga diminta untuk siap menetapkan status siaga darurat mengingat pola hujan yang tidak menguntungkan. Sehingga dapat memberdayakan sumber daya yang ada pada BNPB pada minggu ketiga Januari-Februari 2017.

Secara khusus Provinsi Riau, Sumsel, dan Jambi diproyeksikan memiliki tipe dua kali musim kemarau yaitu pada Januari-April dan Juni-Oktober atau November 2017.

Selain mengintruksikan pembentukan posko siaga Karhutla di tiap daerah rawan, Menteri LHK juga meminta agar pemberian izin pembakaran dalam skala kecil guna kebutuhan pengolahan lahan, agar dapat dibatasi pada musim kemarau.

''Dianjurkan kepada Pemda memberikan bantuan peralatan kepada masyarakat untuk membuka lahan secara mekanisasi,'' katanya.

Pemda juga diminta aktif melakukan pengawasan pada kalangan dunia usaha yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan dan pertanian, untuk melakukan pengendalian Karhutla di wilayah konsesinya.

''Khusus untuk daerah yang wilayahnya bergambut, agar terus menggalakkan program pembuatan sekat kanal dan sumur bor,'' kata Menteri Siti.