Menteri Susi Dorong Pengusaha Kapal Beri Asuransi ABK

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong para pengusaha kapal untuk memberikan asuransi yang layak kepada anak buah kapal (ABK) karena risiko pekerjaan mereka lebih berbahaya daripada yang bekerja di darat.

“Tapi kan kalau harga (ikan) naik seperti sekarang ini, itu kan bisa membiayai harga kapal bolak-balik. Asuransi belum ada lho untuk ABK,” kata Susi di depan anggota Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), HNPN (Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara) dan Astuin (Asosiasi Tuna Indonesia) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jalan Ridwan Rais Jakarta Pusat, Jumat (6/3).

Sekretaris Jenderal ATLI Dwi Agus Siswaputra menanggapi bahwa asuransi untuk ABK sudah berjalan dengan klaim hingga mencapai Rp 50 juta per orang.

“Asuransi sudah berjalan. Kalau kita (ATLI), Bu asuransi untuk klaim yang meninggal dunia senilai Rp 50 juta itu kadang-kadang kita meminta lebih dari itu, Bu,” kata Dwi.

Namun, Menteri Susi menganggap itu tidaklah cukup. Kemudian,  dia membandingkan dengan perusahaan maskapai penerbangan miliknya yang telah memberikan asuransi kepada pekerjanya.

“Pesawat saya, nilainya Rp 25 miliar krunya 14 orang, kapasitas 20 atau 12 penumpang, total per tahun bayar USD 3000 (Rp 39 juta) karena ini model pesawat. Medannya Papua. Kalau laut, saya yakin lebih murah paling Rp 15 juta. Jatuhnya (asuransi) per orang tidak sampai Rp 600.000,” kata Susi.

Dwi mengeluh selama ini perusahaan asuransi tidak ada yang mau memberikan premi setinggi itu. Tapi, Susi menawarkan bantuan kepada pengusaha tersebut untuk melakukan lobi kepada perusahaan asuransi.

“Saya akan bantu Anda. Biar nanti mereka lihat kapalnya dan berapa jumlah krunya. Kalau hanya membayar Rp 600.000 per orang kenapa tidak diasuransikan? Syukur bisa dapat Rp 50 juta atau lebih untuk klaimnya. Karena risiko mereka lebih berbahaya daripada karyawan di darat,” kata Susi.

Dalam kesempatan tersebut, Susi juga meminta para pengusaha untuk menaikkan gaji ABK yang masih mendapatkan penghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan. Terlebih lagi untuk ABK di Indonesia timur yang terbilang sangat rendah.

“Saya pernah wawancara ABK di wilayah timur Indonesia. Mereka bilang sehari hanya mendapatkan  Rp 35000 hingga Rp 50000 saja. Paling tinggi Rp 75000. Jadi saya minta kalian naikkan gaji mereka,” kata Susi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua HNPN James Then mengatakan tidak keberatan jika gaji ABK di bawah Rp 3 juta naik.

“Sekarang itu ABK kita lebih pinter, Bu. Jadi kalau mereka tidak mendapatkan gaji besar pasti mereka akan pergi ke tempat lain. Jadi tidak masalah kalau kita naikkin gaji,” kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja