Mesir Akan Jelaskan Islam Politik pada Pemerintahan Trump

KAIRO, SATUHARAPAN.COM- Sebanyak 15 orang delegasi Mesir akan ke Amerika Serikat pada 21 Januari, sehari setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden, untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan politik Islam, terorisme, hak asasi manusia dan demokratisasi di Mesir.

Tarek Radwan, wakil ketua komite urusan luar negeri parlemen Mesir, seperti dilaporkan media Mesir, Al Ahram, mengatakan bahwa kunjungan anggota parlemen dan wakil masyarakat sipil ini akan berlangsung sepekan hingga28 Januari.

Radwan mengatakan delegasi akan mencakup MP Dahlia Youssef, ketua Asosiasi Persahabatan Parlemen Mesir-Inggris, MP Tarek El-Khouli, kepala komite hak asasi manusia parlemen dan pejabat terkemuka dari liberal Gratis Mesir Partai Alaa Abed, pengusaha MP Mohamed El- Sallab dan MP independen Rasha Ramadan.

Delegasi juga akan mencakup aktivis masyarakat sipil, termasuk Dahlia Ziada, Dawlet Swailem, Ibrahim Negm, duta Mona Omar, Basma Wahba dan pendeta Koptik Radi Iskandar.Radwan kepada wartawan hari Rabu bahwa jadwal kunjungan akan disusun oleh kementerian luar negeri Mesir.

"Delegasi akan bertemu dengan anggota Kongres AS dan pejabat terkait dengan pemerintahan baru presiden terpilih, Donald Trump," kata Radwan.

"Kementerian luar negeri ingin kita membuka kontak dengan Kongres AS yang baru dan pemerintahan baru yang benar-benar berbeda, dalam upaya mengatasi  Ikhwanul Muslimin dan gerakan Islam politik lainnya," kata Radwan.

Kementerian luar negeri Mesir mengatur pertemuan dengan  penasihat Donald Trump untuk urusan Timur Tengah, Walid Phares, dan anggota kongres dari Partai Republik yang berulang kali menyatakan mereka mendukung penetapan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris oleh Departemen Luar Negeri AS tentang Daftar Organisasi Teroris Asing.

"Kami berada dalam perang melawan kelompok ini dan gerakan Islam politik radikal lainnya, sehingga sangat penting untuk mengeksploitasi suasana anti-radikal Islam baru di Amerika untuk mencapai tujuan kami," kata Radwan.

Komite urusan luar negeri parlemen Mesir telah mengeluarkan laporan yang sangat penting tentang bahaya Islam politik pada bulan November tahun lalu. Dan delegasi parlemen juga mengunjungi London pada bulan Desember membahas hal itu.

Donald Trump, dalam pidato kampanye mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin sebagai "gerakan politik Islam radikal." Trump juga mengatakan jika terpilih, dia akan mengadakan konferensi internasional tentang terorisme dan Islam radikal.

Penasihat Trump,  Walid Phares, seorang akademisi Amerika Lebanon, kata seorang delegasi parlemen Mesir  mengatakan pada September lalu bahwa pemilihan Trump dan mayoritas Partai Republik di Kongres AS akan menempatkan Ikhwanul Muslimin dalam daftar organisasi teroris.

Radwan mengatakan delegasi juga akan menyampaikan pandangan yang seimbang tentang situasi hak asasi manusia dan transisi demokrasi di Mesir.

Editor : Sabar Subekti