Mesir dan Yordania Tolak Pemindahan Warga Palestina Yang Diusulkan Trump

KAIRO, SATUHARAPAN.COM-Mesir pada hari Minggu (26/1) menyatakan menolak pemindahan paksa warga Palestina, setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengusulkan rencana untuk "membersihkan" Jalur Gaza dan memindahkan penduduknya ke Mesir dan Yordania.

Kementerian luar negeri Kairo dalam sebuah pernyataan menyatakan "dukungan berkelanjutan Mesir untuk keteguhan hati rakyat Palestina di tanah mereka."

Mesir "menolak segala pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut tersebut, baik melalui pemukiman atau aneksasi tanah, atau melalui depopulasi tanah tersebut oleh penduduknya melalui pemindahan, pemindahan yang didorong atau pencabutan penduduk Palestina dari tanah mereka, baik sementara maupun jangka panjang."

Setelah 15 bulan perang, Trump mengatakan Gaza telah menjadi "lokasi pembongkaran" dan dia "ingin Mesir menerima orang, dan saya ingin Yordania menerima orang."

Memindahkan penduduk Gaza dapat dilakukan "sementara atau bisa juga jangka panjang," katanya.

Sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada Oktober 2023, kedua negara telah memperingatkan rencana untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke negara tetangga Mesir dan dari Tepi Barat ke Yordania.

Liga Arab menggemakan pernyataan Kairo, dengan mengatakan pada hari Minggu bahwa "pengusiran paksa dan pengusiran orang dari tanah mereka hanya dapat disebut pembersihan etnis."

"Upaya untuk mencabut orang Palestina dari tanah mereka, baik dengan pemindahan, aneksasi atau perluasan pemukiman, telah terbukti gagal di masa lalu," kata blok regional tersebut dalam sebuah pernyataan.

Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, yang menurut Trump diajak bicara pada hari Minggu, telah berulang kali memperingatkan bahwa pemindahan tersebut akan bertujuan untuk "memberantas perjuangan untuk negara Palestina." Al-Sisi menggambarkan prospek tersebut sebagai "garis merah" yang akan mengancam keamanan nasional Mesir.

Kementerian luar negeri Mesir pada hari Minggu mendesak penerapan "solusi dua negara," yang menurut Kairo akan menjadi mustahil jika warga Palestina diusir dari wilayah mereka.

Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan pada hari Minggu bahwa negaranya dengan tegas menolak pemindahan paksa warga Palestina, menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyarankan warga Gaza harus dikirim ke Mesir dan Yordania.

"Penolakan kami terhadap pemindahan warga Palestina tegas dan tidak akan berubah. Yordania untuk warga Yordania dan Palestina untuk warga Palestina," kata Safadi dalam sebuah pernyataan.

Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa Yordania dan Mesir harus menerima lebih banyak warga Palestina dari Gaza yang dilanda perang. Hamas, kelompok militan Palestina yang menguasai daerah kantong itu, telah menolak saran tersebut.

Washington telah mengatakan tahun lalu bahwa mereka menentang pemindahan paksa warga Palestina. Kelompok hak asasi manusia dan lembaga kemanusiaan telah selama berbulan-bulan menyuarakan keprihatinan atas situasi di Gaza, dengan perang yang menyebabkan hampir seluruh penduduk mengungsi dan menyebabkan krisis kelaparan. (AFP/ Al Arabiya)

Editor : Sabar Subekti