Meskipun Digugat di WTO, RI Tetap Stop Ekspor Bahan Mentah

BINTAN, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menghentikan ekspor minerba dalam bentuk bahan mentah, meskipun kebijakan tersebut mendapatkan protes dari berbagai negara melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Dengan risiko apapun satu persatu akan saya stop. Nikel stop, kita digugat oleh WTO, silakan gugat. Nanti stop bauksit, mesti ada yang gugat lagi, silakan gugat enggak apa-apa kita hadapi,” katanya ketika meluncurkan ekspor perdana tahun 2022 smelter grade alumina produksi PT Bintan Alumina Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pada hari Selasa (25/1).

Presiden mengapresiasi perusahaan yang telah berani melakukan hilirisasi industri bahan mineral dan tambang. “Saya terima kasih ada perusahaan-perusahaan seberani ini membangun dengan investasi, tentu saja dengan risiko-risiko yang ada. Kita harapkan semua bahan mentah kita olah sendiri di Tanah Air,” kata Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri dengan mulai menghentikan ekspor bahan mentah. Dia mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat melakukan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi sehingga meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut.

“Ini harganya harga bahan mentah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Airlangga Hartarto, harusnya bisa 15 kali lipat, tapi hanya dijual 30. Padahal kalau menjadi barang jadi bisa 700. Ini enggak bisa diterus-teruskan,” lanjutnya.

Jokowi juga menceritakan kunjungannya ke Kabupaten Muara Enim dalam rangka peletakan batu pertama proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME). Diungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan hilirisasi industri tersebut.

“Kembali ke DME, dimetil eter, kita punya bahan baku banyak sekali, gede sekali, kita malah impor elpiji Rp 80-an triliun setiap tahun. Terlalu nyaman kita ini, terlalu enak kita ini,” tambahnya.

Hilirisasi industri, tambah Presiden, juga akan memberikan banyak keuntungan bagi negara seperti pajak, baik pribadi maupun perusahaan hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Yang paling penting membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, bisa tujuh ribu, di Konawe 27 ribu, di Morowali 45 ribu. Ini yang dibutuhkan rakyat,” imbuhnya.

Presiden pun kembali menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menghentikan ekspor minerba dalam bentuk bahan mentah meskipun kebijakan tersebut mendapatkan protes dari berbagai negara melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Dengan risiko apapun satu persatu akan saya stop. Nikel stop, kita digugat oleh WTO, silakan gugat. Nanti stop bauksit, mesti ada yang gugat lagi, silakan gugat enggak apa-apa kita hadapi,” tandasnya.

Editor : Sabar Subekti