Mirjana Spoljaric Egger, Perempuan Pertama sebagai Presiden ICRC
JENEWA, SATUHARAPAMN.COM-Palang Merah internasional (ICRC) mengatakan bahwa diplomat Swiss dan pekerja internasional, Mirjana Spoljaric Egger, akan menjadi presiden ICRC berikutnya, dan menjadi perempuan pertama yang memimpin organisasi tersebut.
Dia yang saat ini menjabat Asisten Sekretaris Jenderal di Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) akan menggantikan posisi Peter Maurer sebagai presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC) ketika ia mengundurkan diri September mendatang, kata organisasi itu dalam sebuah pernyataan.
Maurer, yang akan berhenti setelah 10 tahun bekerja, memuji penunjukan tersebut, dengan mengatakan Spoljaric Egger akan “membawa visi strategis, pengalaman internasional yang kuat, dan latar belakang diplomatik yang luas ke dalam peran tersebut.”
“Dia adalah pemimpin yang ulung, dan saya yakin dia akan menjadi pemimpin yang kuat dan penuh kasih bagi orang-orang yang terkena dampak konflik bersenjata dan kekerasan.”
Spoljaric Egger, yang usianya tidak disebutkan, mengatakan itu adalah “suatu kehormatan besar dan tanggung jawab besar untuk terpilih sebagai presiden dari sebuah organisasi yang telah lama saya kagumi karena misi globalnya yang menginspirasi dan vital.”
“Saya akan berusaha untuk menyoroti kebutuhan yang paling rentan dan untuk melakukan keadilan terhadap dampak luar biasa dari tim ICRC dalam situasi konflik di seluruh dunia.”
Spoljaric Egger sebelumnya menjabat sebagai kepala PBB dan divisi organisasi internasional dari kementerian luar negeri Swiss, dan telah menjabat sebagai diplomat Swiss di Bern, Kairo dan New York.
Dia juga bekerja dengan badan PBB yang melayani pengungsi Palestina, UNRWA.
Ibu dua anak yang sudah menikah ini belajar di Universitas Basel dan Jenewa, dan memegang gelar master dalam bidang filsafat, ekonomi, dan hukum internasional. (AFP)
Editor : Sabar Subekti
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...