Misiyah: Masyarakat Harus Terlibat dalam Pengawasan Program Pemerintah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gender Watch, sebuah program pengawasan untuk kesejahteraan perempuan khususnya perempuan marjinal yang sedang digagas oleh Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (Institut Kapal Perempuan) ini dirancang untuk membantu dan mendampingi program kesejahteraan yang dicanangkan oleh pemerintah agar tepat sasaran serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

“Saya kira pengawasan ini merupakan suatu kebutuhan melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung yang selama ini pengawasan atau pihak evaluasi itu dilakukan oleh pihak luar seperti konsultan, evaluator atau penyelenggara,” kata Misiyah, ketua pelaksana harian Institut Kapal Perempuan usai memberikan penjelasan dalam Workshop Sosialisasi Evaluasi Berbasis Gender Terhadap Program Perlindungan Sosial untuk Forum Multipihak kepada satuharapan.com di Wisma PGI, Selasa (15/7).

“Belum banyak dikembangkan pengawasan model evaluasi yang dilakukan oleh kolaborasi antara si penerima manfaat langsung dan si pembuat kebijakan atau pembuat program itu sendiri serta masyarakat sekitar yang bisa menilai apakah program itu tepat sasaran atau tidak. Tiga pihak menjadi satu tim dalam evaluasi ini memang belum banyak dikembangkan.”

Dia menjelaskan bahwa di program yang terdahulu, Institut Kapal Perempuan lebih berkonsentrasi terhadap penerima manfaat khusus perempuan dan anak-anak. Namun, di program Gender Watch ini akan lebih mengena kepada penerima manfaat masyarakat umum tapi menggunakan perspektif perempuan. Misalnya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, program ini harus dievaluasi karena ini merupakan program perlindungan sosial bukan program dengan sistem asuransi.

Untuk membentuk tim yang mampu bekerja sama dengan baik yang dia sebut dengan Forum Multistakeholder, Misiyah menyatakan bahwa sangat diperlukan orang-orang yang berkomitmen tinggi dan sukarela menyediakan waktu dan pikiran dalam membantu agar program ini berjalan dengan baik.

Program ini akan berjalan di lima kabupaten seperti Sulawesi Selatan, Lombok Timur, Lombok Utara, Gresik-Jawa Timur dan Jakarta Selatan. Dalam prakteknya akan ada pengumpulan data dari para relawan yang ada di desa atau kelurahan kemudian dikumpulkan di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten ini kemudian dilakukan analisa kebijakan-kebijakan apa saja yang telah atau belum tepat sasaran, anggaran dan realisasi program juga akan didata dan dipantau.

Dia berharap bahwa nantinya program ini akan menjadi program jangka panjang yang terus dikontrol oleh masyarakat sipil dan nantinya program ini bukan milik Kapal Perempuan lagi tetapi milik Forum Multistakeholder.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja