MPR Apresiasi Pemerintah Bentuk Lembaga Pemantapan Pancasila

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Tentang Pembentukan Lembaga Pemantapan Pancasila.

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi itu usai Pimpinan MPR menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), hari Selasa (24/1), guna melakukan Rapat Konsultasi di Istana Merdeka, Jakarta.

Dia mengatakan, pembentukan Lembaga Pemantapan Pancasila sudah ada Perpresnya, namun dia tidak menjelaskan secara rinci. Pihak Istana pun hingga siang ini belum memberikan keterangan terkait Perpres tersebut.

“Kami apresiasi karena ini usulan rapat konsultasi dua tahun yang lalu dengan MPR. Presiden sudah menindaklanjuti perlunya itu. Kalau dulu ada Manggala BP7, ada pelajaran-pelajaran mengenai pendidikan kewarnegaraan, pendidikan Pancasila, ada penataran dan sebagainya,” kata Zulkifli dalam konferensi pers di kantor Presiden, Jakarta, hari Selasa (25/1).

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional itu berharap ke depan Lembaga Pemantapan Pancasila dapat bekerja sama dengan MPR.

“Tentu sekarang kita lebih memerlukan lagi metode yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu kami apresiasi kami dukung tadi, agar lembaga pemantap Pancasila itu nanti bisa juga kerja sama dengan MPR,” dia menambahkan.

Pada akhir tahun lalu, Pemerintah memastikan akan membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang berkedudukan langsung di bawah Presiden. Unit Kerja ini diusulkan mempunyai kedudukan setara Menteri Negara.

“Organisasi ini kira-kira hampir sama dengan organisasi Kepala Staf Kepresidenan. Yang memiliki kedudukan, hak keuangan, fasilitas, yang setara dengan Menteri Negara. Itu kira-kira sementara yang kita usulkan,” kata Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan usai Rapat Terbatas Pemantapan Pancasila, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2016) petang.

Tugas UKP PIP, lanjut Luhut, adalah membantu Presiden dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, termasuk pembinaan mental yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pengimplementasian Nilai-nilai Pancasila

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi), meyakini pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa.

Dalam rapat terbatas tentang “Pemantapan Pancasila” di Kantor Presiden, hari Senin (19/12/2016), Presiden Jokowi ingin membuat sebuah lembaga, unit pemantapan Pancasila di bawah Presiden langsung.

"Saya yakin hanya dengan itu, kita akan memiliki pondasi yang kokoh dalam menghadapi setiap permasalahan bangsa yang ada serta bisa dengan percaya diri menyongsong masa depan. Oleh sebab itu kita ingin membuat sebuah lembaga, sebuah unit pemantapan Pancasila," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas.

Menurut Presiden, di tengah banyak negara di dunia termasuk negara-negara maju saat ini sedang gelisah karena mulai terkoyaknya toleransi, terbelahnya solidaritas sosial, terganggunya ketertiban sosial dan adanya kegoyahan dalam mengelola keberagaman dan perbedaan. Dunia juga kini dihantui oleh aksi terorisme, aksi ekstrimisme, dan radikalisme.

Bangsa Indonesia dinilai beruntung memiliki Pancasila sebagai pedoman dan referensi dalam menghadapi persoalan bangsa.

“Pancasila juga harus menjadi ideologi yang bekerja, yang terlembagakan dalam sistem dan kebijakan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial dan budaya,” kata Presiden.

Presiden mengatakan, sebagai dasar negara, sudah sepatutnya Pancasila tidak hanya cukup untuk diketahui dan hanya dijadikan simbol pemersatu bangsa. Presiden menekankan agar Pancasila harus diemplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihafalkan. Harus betul-betul diwujudkan dalam pola pikir, sikap mental, gaya hidup dan perilaku nyata sehari-hari," katanya.

Editor : Eben E. Siadari