MPR Dukung Rencana Pembentukan UKP PIP

PONTIANAK, SATUHARAPAN.COM - Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang‎ (Oso) mendukung rencana pembentukan Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

"Bagus dong karena Pancasila perintah Undang-Undang  jadi harus dilakukan pengamalan Pancasila UU1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu wajib kita sosialisasikan ke seluruh anak bangsa," kata Oso di Hotel Grend Mahkota di Pontianak, Kalimantan Barat, hari Kamis (29/12).

Ketua Umum Partai Hanura ini menilai sosialisai Empat Pilar itu penting untuk mempertahankan negara ini dan menjaga intervensi dari luar maupun dalam negeri.

"Itu sebabnya Empat Pilar MPR RI menjadi sangat penting kenapa karena intervensi negara-negara asing kepada kita ini luar biasa, mereka melihat begitu hebat dan gampangnya merusak bangsa ini, " kata dia.

Sebelumnya selama tiga bulan terakhir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan dan tim telah membahas, merumuskan dan merinci rencana pembentukan UKP PIP ini. ‎Unit ini akan membantu Presiden dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan ideologi Pancasila.

Tim akan berupaya mengimplementasikan nilai Pancasila melalui sekolah, lembaga pemerintahan, hingga organisasi kemasyarakatan.

UKP PIP nantinya akan dipimpin oleh seorang kepala deputi dan diisi para dewan penasihat yang terjadi dari berbagai tokoh negara, agama, ormas, hingga purnawirawan TNI-Polri.

Adapun payung hukumnya diatur melalui peraturan presiden (Perpres).

"Ini semua sudah disiapkan dan Seskab sedang memfinalisasi semua ini. Kita berharap dalam waktu tidak lama, mungkin satu minggu kedepan ini, ini sudah bisa terselesaikan," kata dia.‎

Anggota Tim Perumus UKP PIP Yudi Latief menambahkan, selama ini Pemerintah terlalu fokus kepada pembangunan di bidang infrastruktur fisik.

Padahal, sebenarnya pembangunan infrastruktur nilai juga sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

"Kita sekarang baru menyadari kenyataan bahwa infrastruktur fisik saja tidak cukup tapi kita juga harus menguatkan infrastruktur nilai, supaya Indonesia bukan hanya bangun raganya tapi utamanya adalah bangun jiwanya," kata Yudi.‎

Saat membuka ratas, Jokowi mengingatkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa, tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihafalkan, atau sekadar menjadi simbol pemersatu bangsa.

Penerimaan terhadap Pancasila juga seharusnya tidak berhenti pada slogan semata.

"Pancasila harus diamalkan, dikonkretkan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam kehidupan sehari hari kita," ujar Presiden.

Pancasila juga harus jadi ideologi yang bekerja, terlembagakan dalam sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Jokowi yakin hanya dengan itu Indonesia punya fondasi yang kokoh dalam menghadapi permasalahan bangsa.‎

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum