MPR Undang Presiden Hadiri Sidang Tahunan dan Hari Konstitusi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD pada tanggal 16 Agustus 2017 sekaligus pada peringatan Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus mendatang.

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menyampaikan undangan itu usai Pimpinan MPR menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan Rapat Konsultasi di Istana Merdeka, Jakarta, hari Selasa (24/1).

"Tadi kami minta Presiden hadir dan alhamdulillah menyatakan bersedia," kata Zulkifli dalam konferensi pers di kantor Presiden, Jakarta, hari Selasa (24/1) siang.

Dalam kesempatan itu, para pimpinan MPR juga menyampaikan mengenai tanggal 1 Juni yang telah ditetapkan sebagai Hari Nasional. Menurut dia, pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut selayaknya dilakukan oleh pemerintah dan tidak lagi oleh MPR.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional itu juga mengatakan, bahwa pihaknya melaporkan kepada Kepala Negara terkait dengan sosialisasi empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) yang dilakukan MPR. Sosialisasi tersebut dipandang perlu agar masyarakat memahami pentingnya dasar negara untuk memperkokoh rasa persatuan bangsa.

"Apalagi melihat perkembangan keadaan kita sekarang ini, perlu secara sungguh-sungguh kita menyampaikan kembali nilai-nilai luhur ke-Indonesiaan kita," katanya.

Dalam rapat konsultasi tersebut Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi oleh para Wakil Ketua, yakni Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta Odang, dan Wakil Sekjen MPR Selfi Zaini.

Apresiasi Pembentukan Lembaga Pemantapan Ideologi Pancasila

MPR juga mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Tentang Pembentukan Lembaga Pemantapan Ideologi Pancasila.

“Kami apresiasi karena ini usulan rapat konsultasi dua tahun yang lalu dengan MPR. Presiden sudah menindaklanjuti perlunya itu. Kalau dulu ada Manggala BP7, ada pelajaran-pelajaran mengenai pendidikan kewarnegaraan, pendidikan Pancasila, ada penataran dan sebagainya,” kata Zulkifli dalam konferensi pers di kantor Presiden, Jakarta, hari Selasa (25/1).

Zulkifli berharap ke depan Lembaga Pemantapan Pancasila dapat bekerja sama dengan MPR.

“Tentu sekarang kita lebih memerlukan lagi metode yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu kami apresiasi kami dukung tadi, agar lembaga pemantap Pancasila itu nanti bisa juga kerja sama dengan MPR,” dia menambahkan.

Sementara itu mengenai perkembangan terkini seputar keberagaman bangsa Indonesia. MPR dan pemerintah memiliki pandangan yang sama terkait dengan keberagaman bangsa tersebut.

"Tadi kita sepakat untuk kembali kepada nilai-nilai ke-Indonesiaan kita seperti musyawarah untuk mufakat, dialog dengan jujur, saling menghargai dan menghormati, serta dialog tanpa kebencian," katanya.

Menurut dia, apabila terdapat perbedaan yang harus diselesaikan atau dicari jalan keluarnya. Pihaknya menganjurkan agar sejumlah pihak yang berselisih untuk bertemu dan bermusyawarah yang diharapkan segala permasalahan akan dapat diselesaikan dan bersama sebagai anak bangsa untuk kembali fokus membangun negeri.

"Mungkin kalau ada yang marah begitu bertemu marahnya akan hilang dan kita kembali fokus untuk membangun negeri ini agar lebih adil, sejahtera, dan merata," katanya.