MSG Diusulkan Dibubarkan, RI Dituduh Picu Disharmoni

HONIARA, SATUHARAPAN.COM - Kelompok negara-negara rumpun Melanesia di Pasifik Selatan, Melanesian Spearhead Group (MSG) diusulkan untuk dibubarkan dan diganti dengan sebuah kelompok baru tanpa kehadiran Indonesia di dalamnya, yang dituduh sebagai biang perpecahan.

Usulan ini datang dari seorang anggota parlemen Solomon Islands, Matthew Wale, menanggapi disharmoni di antara anggota-anggota MSG, khususnya antara Solomon Islands dan Fiji, yang akhir-akhir ini terlibat perang kata terkait dukungan Fiji kepada Indonesia di MSG.

Matthew Wale, anggota parlemen dari Partai Demokratik Solomon Islands, mengatakan kehadiran Indonesia di MSG membawa dampak mengerikan kepada kemampuan pemimpin-pemimpin Melanesia untuk berbicara tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan seruan penentuan nasib sendiri di Papua.

"MSG telah membuat dirinya sendiri menjadi lelucon buruk. Lelucon yang benar-benar serius. Saya menganjurkan untuk membubarkan MSG dan kemudian membangun kembali sesuatu yang baru di tempatnya yang akan benar-benar menganjurkan  dekolonisasi dan perlakuan yang jauh lebih baik kepada Melanesia yang ditindas yang hidup dalam kondisi yang sama sekali tidak manusiawi," kata Wale, dikutip dari media berbasis di Selandia Baru, radionz.co.nz.

Di MSG, Solomon Islands bersama Vanuatu adalah dua negara yang mendukung diterimanya kelompok pro-referendum Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh MSG, yang aplikasinya telah menjadi perdebatan dalam tiga tahun terakhir. Sebaliknya, Indonesia menentang hal ini dan mendapat dukungan dari Fiji dan Papua Nugini.

Mantan Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare, belum lama ini mengeritik sikap Fiji dan menganggapnya terlalu pro-Indonesia. Sogavare, yang kini menjabat wakil PM dan menteri keuangan, menyalahkan Fiji sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas diterimanya Indonesia ke dalam MSG pada tahun 2015 dan mengatakan penerimaan keanggotaan RI di Melanesia (sebagai anggota asosiasi) tidak melalui kesepakatan semua negara anggota.

Menteri Pertahanan Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, membantah tuduhan tersebut dan menyebut Sogavare telah 'kehilangan ingatan' sebab RI diterima di MSG ketika Sogavare menjabat sebagai ketua MSG.

Lebih jauh Wale, yang juga ketua komite Undang-undang dan Legislasi di parlemen Solomon, mengatakan pemimpin MSG sebaiknya mengeluarkan RI dari MSG jika tidak ingin MSG bubar.

"Indonesia bukan Melanesia, Indonesia tidak memiliki kepentingan Melanesia di hatinya," kata Wale.

Dia mengulang pernyataan seorang akademisi Solomon Islands, Tarcisius Kabutaulaka, yang menyatakan adalah kesalahan besar Indonesia diterima sebagai anggota asosiasi MSG.

Kabutaulaka, associate professor pada Center for Paicific Islands Studies di University of Hawaii, mengatakan sejak bergabung di MSG,  Indonesia tidak segan-segan memaksakan agendanya.

Sementara itu diplomat Indonesia di Australia, Sade Bimantara, membantah tuduhan bahwa motif Indonesia masuk ke MSG untuk menghalangi kehendak untuk menentukan nasib sendiri rakyat Papua di MSG.

"Anda tahu sejak tahun 1960-an di Indonesia, kami telah berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik dansemua yang telah kami lakukan di Pasifik bertujuan memperluas  arsitektur dan pengaturan norma semacam itu ke wilayah Pasifik Selatan juga. dan bekerjasama dengan Australia dan Selandia Baru dan negara-negara lain di wilayah Pasifik Selatan," kata Sade Bimantara, dikutip dari radionz.co.nz.

Sade Bimantara mengatakan wilayah Papua memiliki kebebasan politik dan demokrasi secara penuh.

Dia mengatakan ULMWP hanya mewakili aspirasi orang Papua yang berada di pengasingan.

MSG beranggotakan Vanuatu, Solomon Islands, Papua Nugini, Fiji dan FLKNS (Kanak and Socialist National Liberation Front atau Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste)

Editor : Eben E. Siadari