Muhammadiyah Siap Isi Kabinet Jokowi-JK

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Majelis Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Syaiful Bahri mengatakan organisasinya siap menempatkan sosok ahli bila dipanggil untuk menduduki kursi menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun bila tidak dipanggil untuk mengisi kursi menteri dalam pemerintahan mendatang, Muhammadiyah pun tidak masalah.

"Mengenai kursi menteri di pemerintahan mendatang, Muhammadiyah siap untuk ditempatkan dimanapun, tapi bila kami tak dibutuhkan,  ya kami tidak akan ikut serta," ucap Syaiful saat ditemui satuharapan.com dalam acara diskusi publik yang mengangkat tema Gerakan Muhammadiyah dan Konstitusionalisme, di Auditorium PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya No. 62, Jakarta Pusat, Jumat (12/9).

Menurutnya, hal tersebut dilakukan karena Muhammadiyah bersikap netral dan tidak memiliki kontribusi serta investasi dalam pemenangan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2014-2019 itu kemarin.

"Jadi nanti bila nanti anggota Muhammadiyah masuk dalam kabinet Jokowi-JK semata-mata karena pertimbangan bahwa organisasi ini memberi kontribusi nyata," kata dia.

Ia pun mengungkapkan bahwa Muhammadiyah tidak pernah menawarkan sosok-sosok yang dapat mengisi posisi menteri pada Pemerintahan Jokowi-JK.

"Kita netral, biarkanlah pemerintahan mendatang memiliki kabinet ahli," ucap dia.

Meski begitu ia menceritakan sejak pemerintahan Soeharto, Muhammadiyah mengisi posisi yang sesuai dengan bidang amal usahanya.

"Ya di koridor asli bidang Muhammadiyah, seperti keagamaan, pendidikan, dan kesehatan, bahkan di era reformasi ditambah pada bidang hukum dan HAM yang menterinya Pak Patrialis Akbar (Hakim Konstitusi)," kata Syaiful.

Layak Jadi Menteri

Sebelumnya dalam sebuah surat elektronik yang diterima satuharapan.com, Kamis (11/9), Direktur Riset MAARIF Institute, Ahmad Fuad Fanani menyampaikan nama sejumlah  tokoh Muhammadiyah yang layak menjadi menteri pada Pemerintahan Jokowi-JK, salah satunya di Kementerian Pendidikan. Menurut dia, banyak tokoh Muhammadiyah yang terbukti mampu mengelola lembaga pendidikan besar dan bereputasi internasional.

“Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang layak menjadi Menteri Pendidikan antara lain Dr. Muhadjir Effendy, Prof. Dr. Bambang Setiaji, Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., Dr. Alpha Amirrachman, M.Phil.Ed Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan, dan Prof. Dr. Baedhowi,” ucap dia.

Ia mengungkapkan tokoh Muhammadiyah yang bisa diajukan jadi Menteri Pendidikan adalah mereka yang bersih, visioner, terbukti berhasil mengelola lembaga pendidikan, , dan kader yg terbukti aktif Muhammadiyah.  Menurut pandangannya, Muhammadiyah harus memperhatikan dan menimbang secara serius kriteria tersebut.

Selain di Kementerian Pendidikan, Fanani juga berkeyakinan banyak kader Muhammadiyah yang sudah terbukti menjadi pakar dan profesional di berbagai bidang, seperti soal hubungan luar negeri, pertahanan, hukum dan hak-hak asasi manusia, serta sosial-penanganan bencana. 

“Tokoh itu adalah Dr. Rizal Sukma, ia sangat pantas dan profesional menjadi Menteri Luar Negeri atau Menteri Pertahanan, Dr. Busyro Muqoddas bisa dipertimbangkan menjadi Jaksa Agung atau Menteri Hukum dan HAM, Dr. Rahmawati Hussein sangat berpengalaman untuk menjadi Menteri Sosial dan Penanganan Bencana,” kata dia.

“Selain mereka, ada juga kader-kader Muhammadiyah yang bisa dipertimbangkan untuk masuk ke pos-pos pemerintahan lainnya seperti Raja Juli Antoni, Ph.D., Hasanuddin Mochdar, Izzul Muslimin, dan Faozan Amar,” Fanani menambahkan.

Bagi Direktur Riset MAARIF Institute itu, secara garis besar, Muhammadiyah mempunyai kader-kader yang mampu berkiprah dalam pembangunan bangsa dan masa depan Indonesia di bawah kabinet Jokowi-JK.

“Apalagi, kader-kader Muhammadiyah itu sudah ditempa selama puluhan tahun di lapangan kehidupan, baik sebagai manajer, praktisi, dan pemikir,” ucap dia

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja