Loading...
INDONESIA
Penulis: Francisca Christy Rosana 12:28 WIB | Sabtu, 15 Agustus 2015

Musyawarah Pemprov DKI dengan Pengamat Transportasi Diintensifkan

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah di kantornya, Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (14/8). (Foto: Francisca Christy Rosana)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah tengah menggalakkan musyawarah dengan berbagai kelompok pengamat transportasi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan baru. Kelompok yang digandeng di antaranya Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Selain itu, Andri juga tengah mengintensifkan pertemuan dengan para pemilik angkutan massal swadaya di seluruh Jakarta.

Pertemuan dilakukan agar keputusan dan kebijakan yang diambil tepat sasaran. Tak hanya itu, Andri ingin mengetahui pendapat dari banyak perspektif untuk berbagai kebijakan. Melalui cara ini, Andri yakin dapa meminimalisasi gejolak masyarakat yang sering timbul pasca-ditetapkannya kebijakan baru yang dikeluarkan Dishubtrans.

“Saya sekarang akan mengaktifkan pertemuan dengan DTKJ, MTI, masukan dari pemerhati transportasi supaya keputusan betul-betuul melalui musyawarah dan diskusi, baru kita putuskan. Setiap keputusan pasti ada penolakan. Nggak mungkin nggak ada. Tinggal bagaimana kita mensosialisasikan dan menyikapi penolakan itu,” ujar Andri saat ditemui di kantornya, Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (14/8).

Pertemuan dilakukan setiap awal bulan pada hari Rabu. Bulan lalu, Dishubtrans bersama DTKJ dan MTI mengundang perwakilan ojek multifungsi untuk mencari jalan keluar usulan badan hukum yang diajukan untuk transportasi roda dua itu. Pada bulan selanjutnya, rencananya Andri akan mengajak para pengamat mengkaji pembatasan kendaraan roda dua di jalan-jalan protokol.

“Kami akan kaji dulu efektifitas dan efisiensinya. Kajian yang penting meliputi kajian ekonomi dan budaya, serta sosial,” ujar Andri.

Dalam mengimplementasikan kebijakan perluasan pembatasan larangan kendaraan bermotor, menurutnya perlu melibatkan sosiolog untuk mengkaji kebijakan tersebut dari sisi sosial dan menganalisis dampak sosial yang akan ditimbulkan. 

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home