Myanmar: Setahun Setelah Kudeta, Belum Ada Tanda Konflik Mereda

YANGON, SATUHARAPAN.COM-Kudeta militer di Myanmar setahun lalu yang menggulingkan Aung San Suu Kyi tidak hanya secara tak terduga membatalkan kembalinya negara itu ke demokrasi. Ini juga membawa tingkat perlawanan rakyat yang mengejutkan, yang telah berkembang menjadi pemberontakan tingkat rendah tetapi terus-menerus.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, komandan militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, merebut kekuasaan pada pagi hari 1 Februari 2021, menangkap Suu Kyi dan anggota penting pemerintahannya serta partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa, yang menang telak dalam pemilu November 2020.

Penggunaan kekuatan mematikan oleh militer untuk mempertahankan kekuasaan telah meningkatkan konflik dengan lawan sipilnya hingga beberapa ahli menggambarkan negara itu dalam keadaan perang saudara.

Bayarannya mahal, dengan sekitar 1.500 orang dibunuh oleh pasukan keamanan, hampir 8.800 ditahan, jumlah yang tidak diketahui disiksa dan dihilangkan, dan lebih dari 300.000 mengungsi saat militer menghancurkan desa-desa untuk membasmi perlawanan.

Konsekuensi lain juga signifikan. Pembangkangan sipil menghambat transportasi, layanan perbankan, dan lembaga pemerintah, memperlambat ekonomi yang sempoyongan akibat pandemi virus corona. Sistem kesehatan masyarakat runtuh, meninggalkan perang melawan COVID-19 yang ditinggalkan selama berbulan-bulan. Pendidikan tinggi terhenti karena fakultas dan mahasiswa bersimpati pada pemberontakan yang memboikot sekolah, atau ditangkap.

Pemerintah yang dibentuk oleh militer sama sekali tidak mengantisipasi tingkat perlawanan yang muncul, Thomas Kean, seorang analis konsultasi urusan Myanmar untuk kelompok pemikir International Crisis Group, mengatakan kepada The Associated Press.

“Kami melihat pada hari-hari pertama setelah kudeta, mereka mencoba mengadopsi semacam pendekatan bisnis seperti biasa,” dengan para jenderal menyangkal bahwa mereka menerapkan perubahan signifikan, tetapi hanya menyingkirkan Suu Kyi dari kekuasaan, katanya. “Dan tentu saja, Anda tahu, hal itu memicu protes besar yang dihancurkan secara brutal, yang mengakibatkan orang-orang beralih ke perjuangan bersenjata.”

Tentara telah menangani pemberontakan dengan menggunakan taktik brutal yang sama di jantung pedesaan negara itu yang telah lama dilancarkan terhadap etnis minoritas di daerah perbatasan, yang telah dituduhkan oleh para kritikus sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Musuh Militer Bekerja Sama

Kekerasannya telah menghasilkan empati yang baru ditemukan untuk etnis minoritas seperti Karen, Kachin dan Rohingya, target lama pelanggaran tentara, dan mayoritas Burman sekarang membuat tujuan anti militer bersama mereka.

Orang-orang menentang kudeta oleh tentara karena mereka telah menikmati pemerintahan perwakilan dan liberalisasi setelah bertahun-tahun pemerintahan militer, kata David Steinberg, seorang sarjana senior Studi Asia di Universitas Georgetown.

Pemuda berbondong-bondong memprotes meskipun ada risiko, katanya, karena mereka tidak memiliki keluarga atau karier yang hilang, tetapi melihat masa depan mereka dalam risiko.

Mereka juga menikmati keuntungan taktis yang tidak dimiliki oleh para pengunjuk rasa generasi sebelumnya, katanya. Myanmar telah mengejar ketinggalan dengan seluruh dunia dalam teknologi, dan orang-orang dapat menggelar pemogokan dan demonstrasi menggunakan ponsel dan internet, meskipun ada upaya untuk membatasi komunikasi.

Sebuah kekuatan pendorong adalah Gerakan Pembangkangan Sipil, yang diawali oleh petugas kesehatan, yang mendorong tindakan seperti boikot produk militer dan orang-orang yang tidak membayar tagihan listrik atau membeli tiket lotre.

Suu Kyi Ditahan Militer, Muncur NUG

Para jenderal yang berkuasa, yang mengatakan mereka akan mengadakan pemilihan baru pada tahun 2023, telah menahan Aung San Suu Kyi dengan berbagai tuduhan kriminal yang secara luas dianggap dibuat-buat untuk mencegahnya kembali ke kehidupan politik. Suu Kyi yang berusia 76 tahun telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara, dengan kemungkinan akan ditambah lagi.

Tetapi pada hari-hari setelah kudeta tentara, anggota parlemen terpilih dari partainya meletakkan dasar bagi perlawanan yang berkelanjutan. Dihalangi oleh tentara untuk mengambil tempat duduk mereka, mereka berkumpul sendiri, dan pada bulan April mendirikan Pemerintah Persatuan Nasional, atau NUG, yang mengklaim sebagai badan administratif negara yang sah dan telah memenangkan loyalitas banyak warga.

NUG juga berusaha untuk mengoordinasikan perlawanan bersenjata, membantu mengorganisir “Angkatan Pertahanan Rakyat,” atau PDF, milisi lokal yang dibentuk di tingkat lokal dan lingkungan. Militer menganggap NUG dan PDF sebagai organisasi "teroris".

Dengan demonstrasi di perkotaan sebagian besar direduksi menjadi flash mob untuk menghindari tindakan keras, pertempuran melawan kekuasaan militer sebagian besar telah terjadi di pedesaan, di mana milisi lokal yang bersenjata lengkap melakukan perang gerilya.

Strategi "Empat Pemotongan" tentara bertujuan untuk memberantas ancaman milisi dengan memotong akses mereka ke makanan, dana, informasi, dan perekrutan. Warga sipil menderita kerusakan tambahan karena tentara memblokir pasokan penting, mengambil tersangka pendukung milisi dan meruntuhkan seluruh desa.

Ketika militer memasuki sebuah desa, “mereka akan membakar beberapa rumah, mungkin menembak beberapa orang, mengambil tahanan dan menyiksa mereka, jenis pelanggaran mengerikan yang kita lihat secara teratur,” kata analis Kean.

“Tetapi ketika tentara pergi, mereka kehilangan kendali atas daerah itu. Mereka tidak memiliki cukup tenaga untuk mempertahankan kendali ketika 80% hingga 90% populasi menentang mereka.”

Menolak Kudeta, Apapun Alasannya

Beberapa kelompok etnis minoritas dengan pengalaman puluhan tahun memerangi militer Myanmar menawarkan dukungan penting kepada gerakan milisi PDF, termasuk memasok pelatihan dan beberapa senjata, sementara juga menyediakan tempat yang aman bagi aktivis oposisi dan lainnya yang melarikan diri dari tentara.

“Kami tidak pernah menerima kudeta sama sekali untuk alasan apa pun. Posisi organisasi kami jelas,” kata Padoh Saw Taw Nee, kepala departemen luar negeri Persatuan Nasional Karen. “Kami menentang kediktatoran militer apa pun. Oleh karena itu, tanggapan otomatisnya adalah kita harus bekerja dengan mereka yang menentang militer.”

Dia mengatakan kelompoknya mulai bersiap segera setelah kudeta untuk menerima orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan militer dan mencatat bahwa mereka memainkan peran yang sama pada tahun 1988 setelah pemberontakan rakyat yang gagal.

Ada quid pro quo, dan NUG mengatakan akan menghormati tuntutan kelompok etnis minoritas untuk otonomi yang lebih besar ketika mereka mengambil alih kekuasaan.

Militer, sementara itu, terus menekan etnis Karen dengan serangan berkala, termasuk melalui udara, yang membuat penduduk desa mengungsi ke seberang sungai, perbatasan dengan Thailand.

Dukungan kelompok etnis dipandang sebagai kunci untuk mempertahankan perlawanan, dengan pemikiran bahwa selama mereka dapat melibatkan tentara, kekuatannya akan terlalu besar untuk menyelesaikan PDF.

Konflik Mungkin Berkepanjangan

Belumada faktor lain yang dianggap mampu untuk mengubahkan keseimbangan demi kepentingan militer atau perlawanan.

Sanksi terhadap para jenderal yang berkuasa dapat membuat mereka tidak nyaman, tindakan Amerika Serikat khususnya, telah menyebabkan kesulitan keuangan di Myanmat, tetapi Rusia dan China telah menjadi sekutu yang dapat diandalkan, terutama yang bersedia untuk menjual senjata. PBB dan organisasi-organisasi seperti Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dipandang paling tak bergigi.

“Saya melihat panggung untuk konflik berkepanjangan. Tidak ada pihak yang tampaknya mau mundur atau melihatnya sebagai kepentingan mereka atau kebutuhan untuk mundur atau membuat konsesi dengan cara apa pun kepada pihak lain,” kata analis Kean.

“Jadi sangat sulit untuk melihat bagaimana konflik akan mereda, akan berkurang dalam waktu dekat, bahkan selama beberapa tahun. Sangat sulit untuk melihat perdamaian kembali ke banyak daerah di Myanmar.” (AP)

Editor : Sabar Subekti