Nasdem Desak Mendagri Mundur Terkait Kisruh DPT

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Partai NasDem meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mundur dari jabatannya lantaran tidak mampu menyelesaikan masalah KTP Elektronik yang menjadi pemicu kekisruhan daftar pemilih tetap (DPT) saat ini.

"Jelas, saya minta pengunduran diri. Masalah mau mundur apa nggak itu urusan dia (Mendagri, red). Yang jelas komitmen moralitas, sebab Gamawan pernah mengatakan akan mundur bila persoalan KTP Elektronik tidak selesai," kata Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (24/10).

Surya mengimbau kepada pejabat publik jangan sembarangan ngomong dan jangan sembarangan menyatakan, bila nanti tidak siap mengundurkan diri.

"Begitu tidak siap dia gak mau mengundurkan diri. Potong jari tangan kalau aku terlibat, gantung diriku. Begitu terjadi tidak terjadi potong jari, tidak ada yang digantung. Ini negeri lucu sekali. Kita mau mengingatkan jangan sembarangan bicara. Kalau tidak mampu melaksanakan, ada konsistensi antara ucapan dan perbuatan," papar Paloh.

Menurut dia pemerintah melalui Kemendagri telah mengubah meningkatkan kepemilikan status identitas KTP yang manual dengan peningkatan KTP dengan elektronik. Ini usaha yang baik, maka biaya yang dikeluarkan relatif cukup tinggi sekitar Rp 5,8 Triliun, ujarnya.

Namun, tidak ada satu komitmen bahwasanya ini memang dipersembahkan untuk meminimalkan risiko terhadap penyalahgunaan akurasi DPT.

"Pada rapat pleno di KPU jelas tidak mungkin DPT ditetapkan. Bawaslu sendiri menggarisbawahi ada masalah kurang lebih 11 juta jumlah pemilih yang masih tidak terjamin akurasinya. Nah ini masalah besar bagi kita," kata Paloh.

Ia pun mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tak main-main dalam menyiapkan penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang.

"NasDem ingin mengingatkan jangan bermain-main dalam menyelenggarakan pemilu. Para pihak diharapkan melakukan penyelenggaraan pemilu secara profesional, sungguh-sungguh, transparan, akuntabilitas dan moral yang mengikat," katanya.

Menurut dia, bila persoalan-persoalan tahapan pemilu tidak diselesaikan dengan baik, salah satunya daftar pemilih tetap (DPT) yang masih amburadul, maka akan terjadi kericuhan di tengah masyarakat.

"Saya tidak bisa menyatakan tidak terjadi kericuhan. Jangan anggap enteng masalah ini. Kondisi, pemahaman, semangat masyarakat kita bukan dalam keadaan sehat, melainkan labil. Kita akan mudah terprovokasi. Itu yang kita khawatirkan," kata Paloh.

Bahkan, lanjut dia, mudah sekali masyarakat untuk tidak menerima hasil pemilu itu dan mungkin akan terjadi satu hal yang tidak diinginkan, seperti mengajak untuk revolusi.

Oleh karena itu, ia berharap persoalan DPT bisa diselesaikan dengan baik. (Antara)