Nasib Perppu Pilkada Tergantung Komunikasi Politik di DPR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Salah satu sosok kepercayaan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satria Wangsa membenarkan serangkaian twit dari akun @aburizalbakrie mengenai dukungan partai berlambang pohon beringin tersebut terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) langsung, pada Selasa (9/12) malam.

"Twit itu betul dari akun beliau (@aburizalbakrie)," ujar dia lewat pesan singkat kepada sejumlah wartawan, di Jakarta, Rabu (10/12).

Namun saat ditanya apakah hal tersebut menjadi sikap resmi Fraksi Partai Golkar di DPR, Lalu menuturkan semuanya tergantung pada hasil proses komunikasi politik nanti, saat pembahasan Perppu Pilkada di gedung parlemen mendatang.

"Saat ini posisi Golkar belum ada perubahan, tetap mendukung Perppu Pilkada. Tapi harus diingat aspirasi kader Partai Golkar dari seluruh Indonesia yang disampaikan pada Musyawarah Nasional (Munas) IX di Bali, kemudian jadi rekomendasi munas, meminta DPP memperjuangkan agar pilkada melalui DPR tetap diperjuangkan melalui Fraksi Partai Golkar di DPR," kata dia.

"Soal hasilnya bagaimana, ya kita lihat saja. Kan belum juga dimulai sidangnya di DPR, karena lagi reses," Politisi Partai Golkar itu menambahkan.

Dia menjelaskan Munas Partai Golkar tidak memiliki wewenang untuk menolak atau menerima Perppu Pilkada langsung. Sehingga, apa yang disampaikan sejumlah kader itu hanya aspirasi yang menjadi rekomendasi, kemudian harus diperjuangkan DPP melalui perpanjangan tangannya, yakni Fraksi Partai Golkar di DPR.

"Mengingat hal itu adalah rekomendasi munas, forum tertinggi pengambilan keputusan di Partai Golkar, kalau hasilnya tergantung proses komunikasi politik yang dilakukan Fraksi Golkar yang dipimpin Ade Komarudin.

Editor : Bayu Probo