Netralitas Jokowi di Pemilu 2024 Dipertanyakan Anggota Komite HAM PBB

WINA, SATUHARAPAN.COM-Anggota komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atau CCPR asal Senegal, Bacre Waly Ndiaye, menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo pada pemilu 2024. Hal ini terkait pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto.

Kritik Ndiaye dilontarkan dalam Sidang CCPR Komite Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, hari Selasa (12/3/2024). Ia mengungkapkan, Mahkamah Konstitusi telah mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden pada menit-menit akhir pemilu 2024.

“Pada Februari 2024, Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden. Kampanye ini digelar setelah keputusan pengadilan di menit-menit terakhir mengubah kriteria kelayakan calon agar anak presiden bisa mencalonkan diri untuk ikut pemilu,” kata Ndiaye.

Ndiaye juga mempertanyakan intervensi pejabat pemerintah Indonesia untuk mempengaruhi proses pemilu. Dia meminta komite hak asasi manusia menyelidiki kejadian tersebut.

“Langkah-langkah apa yang diambil untuk memastikan bahwa pejabat tinggi, termasuk presiden, tidak terlalu mempengaruhi proses pemilu? Apakah tuduhan kami mengenai campur tangan pemilu telah diselidiki?” tanya Ndiaye.

Sayangnya, perwakilan Indonesia yang dipimpin Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat, tidak menanggapi protes Senegal. Dia menjawab pertanyaan lain. Delegasi Indonesia menjawab permasalahan terkait isu Papua dan kasus lainnya.

Saat diberikan waktu, delegasi Indonesia justru menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Beberapa isu yang dijawab Indonesia yaitu tentang dugaan pengerahan militer ke Papua, kebebasan beragama, kasus Panji Gumilang, hingga kasus Haris-Fathia.

Delegasi RI juga menjawab soal hak politik orang asli Papua yang ditanyakan Ndiaye bersamaan dengan kasus pencalonan Gibran.

Sidang ini dihadiri perwakilan negara anggota CCPR termasuk Indonesia. Berbagai isu HAM terbaru di sejumlah negara dibahas dalam forum, dengan format sesi tanya jawab antara masing-masing anggota komite HAM PBB kepada perwakilan negara. (Ruetir)

Editor : Sabar Subekti