New Delhi, India, Darurat Polusi Udara

NEW DELHI, SATUHARAPAN.COM-Ketua Pengadilan India pada hari Sabtu (13/11) meminta pemerintah pusat untuk membuat rencana darurat untuk mengatasi kualitas udara beracun di iu kota New Delhi dan kondisi kabut asap yang berbahaya.

Pengadilan menyebut situasinya “sangat serius.”

Pada hari Jumat (12/11), dewan pengendalian polusi federal India memerintahkan negara bagian dan badan-badan lokal untuk berada dalam "kesiapan penuh" untuk tindakan darurat guna mengatasi kondisi kabut asap yang memburuk di ibu kota.

“Kami juga terpaksa memakai masker di rumah, situasinya sangat serius,” kata pejabat tinggi hukum di Mahkamah Agung India, NV Ramana, sambil mencari kejelasan tentang langkah-langkah yang diprakarsai oleh pemerintah sejauh ini.

“Kualitas udara Delhi akan menjadi parah dan peningkatan angin permukaan dapat memperparah .... dua hingga tiga hari lagi akan meningkat lebih lanjut. Ambil keputusan darurat,” katanya.

Delhi, sering menduduki peringkat ibu kota paling tercemar di dunia, menghadapi udara yang sangat buruk di musim dingin, karena pembakaran kayu untuk pemanas, emisi dari transportasi, pembangkit listrik tenaga batu bara di luar kota, dan emisi industri lainnya, serta pembakaran sampah dan debu terbuka.

Sementara kabut asap mengurangi visibilitas, Indeks Kualitas Udara (AQI) di dalam dan sekitar ibu kota mencapai 470 hingga 490 pada skala 500, menurut data dewan pengendalian polusi federal pada hari Sabtu.

Tingkat polusi ini berarti udara akan mempengaruhi orang yang sehat dan berdampak serius bagi mereka yang memiliki penyakit.

Sebuah desk khusus Mahkamah Agung telah mulai mendengarkan pembelaan yang diajukan oleh seorang siswa tentang meningkatnya tingkat polusi udara.

Ramana mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan penguncian dua hari untuk melindungi warga dari meningkatnya toksisitas dan memberi tahu pengadilan pada hari Senin (15/11) tentang langkah-langkah darurat yang diambil untuk meningkatkan kualitas udara.

Dalam sebuah pemberitahuan pada hari Jumat, dewan pengendalian polusi mengatakan pemerintah dan kantor-kantor swasta harus mengurangi penggunaan transportasi pribadi hingga 30 persen dan menyarankan penduduk kota untuk membatasi paparan di luar ruangan. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti