NHK Wawancara Eksklusif dengan Aung San Suu Kyi

TOKYO, SATUHARAPAN.COM – Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi menepis seruan internasional untuk mencabut Hadiah Nobel Perdamaian yang diterimanya karena ia gagal menghentikan pelanggaran HAM terhadap minoritas Rohingya.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan NHK di Tokyo pada hari Sabtu (6/10/2018), ia mengatakan tidak peduli dengan hadiah dan penghargaan semacam itu. Ia menyesal bahwa sahabat-sahabatnya tidak sesabar sebagaimana yang mereka mungkin dapat lakukan. Karena menurutnya persahabatan berarti memahami, pada dasarnya, mencoba memahami daripada menghakimi.

Mengenai krisis Rohingya, ia mengatakan banyak orang yang bahkan tidak sadar bagaimana situasi di Negara Bagian Rakhine saja, apalagi di seluruh Myanmar. Tetapi sekarang ini, semua menuntut perbaikan cepat dan kepuasan segera. Semuanya harus dilakukan segera dan cepat. Tetapi, mereka tidak dapat melakukan hal itu, karena mereka harus menghadapi konsekuensinya dalam jangka panjang.

Aung San Suu Kyi juga berbicara mengenai dua jurnalis Reuters yang dihukum melanggar UU Rahasia Resmi. Keduanya sebelumnya menyelidiki penindasan tersebut.

Di tengah keprihatinan akan kebebasan berpendapat di negaranya, pemimpin de facto itu menekankan bahwa Myanmar mengikuti prosedur pengadilan yang benar. Ia mengatakan, menurutnya kita harus melihat situasinya untuk memahami apakah ini adalah masalah kebebasan berpendapat atau masalah proses hukum. Karena berdasarkan proses hukum, mereka berhak mempertanyakan putusan pengadilan, dan mereka dapat mengajukan banding. (nhk.or.jp)

Editor : Sotyati