NIIS Tutup Layanan KB di Rumah Sakit di Mosul

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM -  Kelompok yang menyebut dirinya Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) menutup departemen pelayanan keluarga berencana (KB) di rumah sakit umum di Mosul, Irak. Mereka bermaksud mencegah perempuan menggunakan pil kontrasepsi, kata Kementerian Hak Asasi Manusia Irak, hari Senin (1/12).

NIIS juga memaksa pengelola rumah sakit di sana untuk penggunaan obat dan peralatan medis untuk merawat anggota kelompok ini yang terluk akibat pertempuran baru-baru ini, tambah kementerian itu seperti diberitakan situs Al Arabiya.

Menurut kementerian itu, militan NIIS baru-baru ini mengecam seorang dokter perempuan di satu rumah sakit karena dia tidak memakai jilbab dan cadar yang menutupi wajah.

Sementara itu, dalam beberapa bulan terakhir,  mantan Kepala Hak Asasi Manusia PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), Navi Pillay, mengecam kejahatan yang mengerikan, dan luas yang dilakukan oleh jihadis NIIS di Irak. Mereka melakukan pembunuhan, perbudakan, kejahatan seksual dan menargetkan orang atas dasar etnis atau agama.

Dokumentasi atas pelanggaran dan penganiayaan sistematis telah dikumpulkan oleh peneliti hak asasi manusia PBB yang menunjukkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di bawah hukum internasional, katanya dalam sebuah pernyataan.

Memindahkan Fosfat

Sebelumnya, kementerian itu merlaporkan bahwa NIIS telah memindahkan bahan baku fosfat dari Irak ke Raqqa di Suriah. Kota itu dijadikan sebagai ibu kota bagi kelompok itu. "Entitas teroris NIIS menguasai fasilitas pembuatan fosfat di Al-Qaem dan memindahkan bahan baku fosfat ke Raqqa di Suriah," kata pernyataan hari Minggu (30/11).

Tidak ada penjelasan untuk apa bahan tersebut, namun fosfat dapat digunakan untuk bahan peledak. Al-Qaem terletak 400 km barat laut dari Baghdad, dan merupakan sumber utama pupuk bagi Irak.

Badan Survei Geologi Amerika Serikat (United State Geological Survey) pada tahun 2011 menyebutkan bahwa Irak memiliki cadangan fosfat kelas dunia, terbesar kedua setelah Maroko, seperti dilaporkan Financial Times.