NTT Dorong Tokoh Agama Terlibat Atasi Kemiskinan
KUPANG, SATUHARAPAN.COM - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat meminta para tokoh agama di daerah itu berperan akfif dalam menanggulangi kemiskinan dan kasus kekerdilan pada anak di provinsi berbasis kepulauan tersebut.
"Peran para tokoh agama sangat penting dalam mengatasi kemiskinan dan 'stunting' (kekerdilan) di NTT sehingga kedua persoalan ini bisa diatasi dengan baik," kata dia dalam dialog bersama para tokoh agama se-NTT di Kupang, Selasa (25/2).
Ia mengatakan upaya mengatasi kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat serta tokoh-tokoh agama di daerah itu.
Tokoh agama, menurut dia, melalui lembaga keagamaan masing-masing bisa berperan memberikan motivasi kepada umat untuk berusaha membangun ekonomi agar masyarakat memiliki pendapatan yang lebih baik, dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa.
Politikus Partai NasDem itu, mengatakan persoalan kemiskinan dan kekerdilan menjadi tantangan besar Pemerintah Provinsi NTT dalam membangun kemajuan daerah tersebut.
"Kami berharap tokoh-tokoh agama di NTT untuk tidak henti-hentinya bicara melalui mimbar gereja dan masjid memotivasi umat untuk menciptakan kegiatan ekonomi bernilai tambah sehingga kesejahteraan masyarakat semakin terjamin. Kami minta para tokoh agama tidak henti-hentinya ngomong tentang kemiskinan dan 'stunting' sehingga kedua masalah ini bisa diatasi," kata Viktor Bungtilu Laiskodat.
Menurut dia, apabila tokoh agama ikut membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan maka NTT tidak lagi menyandang sebagai provinsi termiskin dan menghadapi kekerdilan ketiga tertinggi di Indonesia.
"Kami malu dengan predikat NTT provinsi miskin. Mari kita satukan tekad untuk mengatasi kemiskinan ini dengan mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi di desa dalam membangun ekonomi masyarakat menuju sejahtera," kata Viktor Bungtilu Laiskodat. (Ant)
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...