NU Dorong Pembentukan Badan Pangan Nasional

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU) bertekad mendorong pembentukan Badan Pangan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 serta untuk memenuhi program swasembada pangan dari pemerintah yang berjalan secara bertahap.

“Kita mendorong karena ini mengatur logistik nasional yang menyangkut distribusi, stok, harga pangan dan seterusnya," kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sekaligus Ketua LPPNU Marwan Jafar usai membuka acara Rembug Nasional dan Rakernas LPPNU di Hotel Acacia, Jakarta, hari Jumat (15/4).

Menurut Marwan, Badan Pangan Nasional nanti sifatnya independen, tidak di bawah Bulog maupun Kementerian Pertanian dan dapat berperan dalam mengurangi beras import. Badan Pangan Nasional bakal mengurusi  produksi, tata niaga, distribusi serta  ketersediaan dan keamanan pangan.

“Tapi hari ini memang belum berdiri karena pemerintah belum swasembada pangan. Belum seluruhnya bisa kita laksanakan, tetapi secara bertahap impor semakin berkurang," kata dia.

NU adalah organisasi sosial keagamaan yang berdiri sejak 1926. NU memiliki 60 juta pengikut dan memiliki kurang lebih 20.000 pesantren yang sebagaian besar ada di perdesaan.

“Dimana sektor riil pedesaan merupakan sumber penghidupan warga Nahdliyin yang hingga kini belum terkelola secara oprimal," kata dia.

Kemudian, kata Marwan dengan hadirnya LPPNU yang merupakan bagian dari Jamiyah Nahdlatul Ulama dimana dalam keputusan-keputusan muktamar dan pengarahan-pengarahan PBNU, LPPNU dituntut untuk memiliki peran, baik dalam pengembangan ekonomi, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup Nahdliyin dan profit maker bagi organisasi.

“Dari sisi pengembangan sosial dan lingkungan hidup, LPPNU baik secara langsung maupun tidak langsung, dituntut untuk dapat bersinergi dan memberikan dukungan untuk terselenggaranya kegiatan lembaga-lembaga lain di lingkup PBNU/PWNU/PCNU," kata dia.

Sementara itu Ketum PBNU Said Aqil Siradj dalam sambutannya mengatakan, mayoritas petani Indonesia merupakan warga NU yang perlu diperhatikan. Kader NU yang di antaranya adalah ahli genetika dan bibit bisa dilibatkan untuk membantu petani meningkatkan produktivitasnya.

Namun demikian hal yang paling penting juga mendasar untuk diperhatikan adalah ketersediaan lahan bagi kaum tani. Said Aqil Siradj berharap NU juga bisa mengadvokasi petani terkait ketersediaan lahan.

Pasalnya, dirinya banyak menerima laporan tentang lahan tani yang dicaplok pengembang.

“Petani itu jujur maka harus berani menyuarakan pendapat,” kata dia.                         

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja