NU Jayapura Tolak Seruan Jihad ke Papua

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kota Jayapura, Papua, KH Kahar Yelipele menolak tegas seruan jihad oleh oknum warga atau kelompok tertentu dalam menanggapi kekerasan yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada 23 September 2019.

"Kami ingin menegaskan kepada saudara-saudara yang akan berjihad ke Papua untuk tidak datang, karena akan menimbulkan masalah baru," katanya di Kota Jayapura, Papua, Senin (21/10).

Menurut dia, persoalan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sudah ditangani oleh pemerintah kabupaten dan provinsi setempat, apalagi aparat keamanan dengan gencar melakukan tindakan penegakan hukum, sehingga seruan jihad ke Papua seharusnya tidak digaungkan.

"Memang persoalan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan di Kota Jayapura banyak yang dirugikan, ada korban jiwa dan materiil, kami turut berbela sungkawa soal itu, tapi saya minta untuk semua pihak agar menahan diri, baik warga yang ada di Papua dan di luar Papua, serahkan semua ini kepada aparat keamanan," katanya.

Indonesia adalah bangsa yang besar dengan beraneka ragam suku bangsa, bahasa dan agama yang terangkum dalam Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga sudah sepantasnya semua pihak menggemakan sikap persatuan dan kesatuan bukan sebaliknya.

"Untuk itu, saya minta mari kita gaungkan dan secara bersama-sama menyebarkan kedamaian, dengan tidak membuat atau melanjutkan informasi hoaks, tapi menjaga sikap toleransi dan persaudaraan di Tanah Papua," katanya.

Kepada para mahasiswa yang eksodus, KH Kahar yang juga Ketua Umum Masjid Raya di Papua meminta agar bisa kembali melanjutkan kuliah di tempatnya masing-masing karena masa depan Papua dan Indonesia berada di tangan  generasi muda.

"Papua ini tanah yang kaya raya, adik-adik mahasiswa-lah nanti yang akan mengolah ini untuk meningkatkan mensejahterakan rakyat Papua, sehingga berpikir bijak dan luas, bahwa masa depan itu sangat penting dengan melanjutkan dan menyelesaikan kuliah," katanya

KH Kahar juga meminta kepada semua pemangku kepentingan di Bumi Cenderawasih itu agar tidak lagi membuat perbedaan dengan penyebutan warga asli atau warga pendatang, tetapi lebih mengedepankan penyebutan yang bijak.

"Bahwa kami semua adalah warga Indonesia, sedarah, sebangsa dan se-tanah air Indonesia," kata KH Kahar yang juga pengurus FKUB di Kota Jayapura. (Ant)