Loading...
INDONESIA
Penulis: Martahan Lumban Gaol 23:22 WIB | Sabtu, 11 April 2015

“Obama Saja Jalankan Platform Parpol, Masa Jokowi Tidak”

Presiden Joko Widodo (tengah) bersalaman dengan para peserta Kongres IV PDI Perjuangan seusai acara pembukaan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (9/4). Kongres IV PDI Perjuangan dengan salah satu agenda pokok yakni menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020 akan berlangsung hingga tanggal 12 April 2015. (Foto: Dok. satuharapan.com)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Bandung (UNPAD) Bandung Muradi menilai sikap Ketua Umum PDI Perjuangan yang mempersilakan kader tidak ingin disebut petugas partai untuk keluar adalah bentuk peringatan kepada kader agar kembali menjalankan tugasnya sesuai platform partai, termasuk Joko Widodo yang menjabat sebagai Presiden RI.

"Ucapan Megawati tersebut adalah sebuah peringatan agar seluruh kader PDI Perjuangan bekerja sesuai dengan platform partai, termasuk untuk Pak Jokowi sebagai Presiden RI," kata Muradi kepada satuharapan.com, di Jakarta, Sabtu (11/4).

Sebab, menurut salah satu staf pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan UNPAD itu, partai politik adalah sebuah asosiasi yang memperjuangkan kepentingan publik, sehingga seluruh kader harus bekerja sesuai dengan platform partai tersebut.

Dia melanjutkan, ada kesalahan yang terjadi selama ini, di mana relawan ingin memisahkan Jokowi dari kepentingan partai politik pendukung. Menurut Muradi, hal tersebut tidak bisa terjadi, karena bagaimanapun konstitusi Indonesia masih mengatur seseorang yang ingin menjadi presiden harus diusung oleh partai politik.

"Bahkan orang sekaliber Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang mendapat dukungan relawan begitu hebat saat kampanye, tetap berbasis pada platform partai politik saat dia sudah menjadi presiden, ini masa Jokowi tidak," Muradi menambahkan.

Dia pun mempertanyakan berbagai kebijakan yang diambil Jokowi sejak menjabat sebagai presiden. "Apakah Pak Jokowi sudah menjalankan program Nawa Cita, lalu apakah pemerintahan kini sudah sesuai dengan prinsip Trisakti?," ujar Muradi mempertanyakan.

Dia mengambil contoh dalam kasus calon Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan. Muradi menganggap dalam kasus tersebut Presiden Jokowi telah keluar dari platform PDI Perjuangan sebahai partai wong cilik, serta melanggar amanat konstitusi di mana seseorang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

"Dalam memimpin, sesorang itu harus tetap berpegangan pada tiga hal, yakni dukungan publik, amanat konstitusi, dan irama partai politik," kata Muradi.

"Jokowi harus tetap memegang itu, kalau tidak dalam memimpin pemerintahannya Pak Jokowi akan terombang-ambing" dia menambahkan.

Editor : Eben Ezer Siadari


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home