Loading...
EKONOMI
Penulis: Melki Pangaribuan 17:48 WIB | Kamis, 05 Desember 2013

OECD Rekomendasikan Perusahan Pilih Direksi Berkualitas

OECD Rekomendasikan Perusahan Pilih Direksi Berkualitas
Acara The 6th IICD Board Forum, Board Nomination and Election taht Creates Real Value di Jakarta. (Foto-foto: Melki Pangaribuan)
OECD Rekomendasikan Perusahan Pilih Direksi Berkualitas
Senior Policy Analyst OECD, Fianna Jurdant.
OECD Rekomendasikan Perusahan Pilih Direksi Berkualitas
Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Etty Retno Wulandari.
OECD Rekomendasikan Perusahan Pilih Direksi Berkualitas
Ketua Dewan Eksekutif IICD, Sigit Pramono.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) bekerjasama dengan lembaga Indonesia untuk Direktur Perusahaan (Indonesian Institute for Corporate Directorship/IICD) merekomendasikan kepada perusahan-perusahan di Indonesia untuk memilih Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang bermutu guna meningkatkan kemajuan perusahaan mereka di pasar Asia.

Rekomendasi OECD dan IICD disampaikan dalam acara The 6th IICD Board Forum “Board Nomination and Election that Creates Real Value (The Public Launch of OECD Report on Board Nomination and Election in Asia)” di Four Seasons Hotel, Ikat Room B Level, pada Rabu sore (4/12) di Jakarta.

Senior Policy Analyst OECD, Fianna Jurdant mengatakan, Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam arahan perusahan dan untuk memajukan suatu perusahaan. Oleh karena itu, komposisi anggota Dewan Komisaris dan proses nominasinya itu menjadi sangat penting dan memiliki nilai dalam kualifikasi.

“Jika Dewan Komisaris itu efektif maka perusahaan itu akan semakin maju. Sedangkan, jika proses nominasi tidak berjalan dengan baik, maka mereka yang terpilih ini tidak memiliki kualifikasi sebagai anggota Dewan Komisaris,” kata Senior Policy Analyst OECD itu.

Fianna Jurdant menilai, baik di Indonesia dan negara-negara di Asia dewasa ini, proses nominasi dari Dewan relatif tidak transparan dan secara umum sifatnya masih ad hoc, tidak dilaksanakan secara sistematis.

”Justru report OECD ini menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dapat digunakan oleh regulator dan juga perusahan-perusahan di Indonesia, khususnya perusahan terbuka sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk mengembangkan proses nominasi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi, yang pada akhirnya memastikan bahwa mereka yang terpilih adalah yang mempunyai kualifikasi dan komitmen untuk menjalankan tugasnya,” ungkap Fianna dalam bahasa Inggris.

“Jadi, tujuan dari report ini untuk memastikan dapat digunakan sebagai pedoman, untuk memastikan proses nominasinya (Dewan) berjalan dengan transparan, secara formal, dan dengan berbagai rekomendasi maka tujuan akhirnya memastikan mereka yang terpilih adalah capable (mampu),” kata moderator, Sidharta Utama menambahkan.

Sementara itu, Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Etty Retno Wulandari menganggap penting perbaikan dalam bidang struktur pemerintahan Indonesia. Dia mengingatkan sejak krisis ekonomi tahun 1998 pembenahan struktur pemerintahan terus dilakukan.

“OECD ini sebagai penerbit prinsip-prinsip governance (pemerintahan) tentu kita coba ikuti terus perkembangannya. Prinsip-prinsip OECD ini kita gunakan dalam menyusun regulasi yang ada,” ungkap Etty Retno Wulandari.

Menurut Etty, Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dari regulasi yang ada. Dia berharap melalui prinsip-prinsip yang ditawarkan OECD yang saat ini diikuti Indonesia, maka pemerintahan Indonesia pada masa depan dapat lebih baik. “Kita banyak kekurangan dari regulasi yang ada, namun dengan OECD ini banyak yang dapat kita perbaiki. Tadi kita sudah sampaikan, dalam menyusun road map governance kita coba memasukan rekomendasi-rekomendasi yang ada dalam report OECD,” kata pejabat OJK itu.  

Senada dengan sebelumnya, Ketua Dewan Eksekutif IICD, Sigit Pramono kemudian menambahkan bahwa yang hendak dicapai dari Forum Board ke-6 ini adalah tata kelola perusahan-perusahan di Indonesia supaya semakin meningkat ke arah yang lebih baik. “Kita akan menghadapi pasar ASEAN mulai 2015,  kita berharap tidak ketinggalan dari negara-negara yang lain,” kata Sigit Pramono.

Menurut Sigit, peningkatan tata kelola yang baik memerlukan waktu yang panjang. Dia optimis, bahwa dengan secara intensif dan konsisten dalam berbagai acara seperti Forum Board ini dapat mengupayakan tata kelola yang baik bagi perusahaan dan pemerintahan di Indonesia. “Kami akan terus mengusahkan agar upaya-upaya bersama dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik ini dapat benar-benar menjadi budaya. Jadi pertemuan OECD ini tidak sekedar hanya bicara, tapi yang penting implementasi, praktiknya dapat berjalan dengan baik,” harap Ketua Dewan Eksekutif IICD itu.

Profil Singkat OECD dan IICD

OECD adalah forum yang membantu pemerintah di negara-negara anggotanya dalam mempromosikan kebijakan-kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di seluruh dunia. OECD menyediakan forum bagi pemerintah untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi untuk masalah umum. Informasi lebih lanjut mengenai OECD dapat diakses melalui situs www.oecd.org

Sementara itu, IICD adalah lembaga yang membantu CEO, presiden, direksi, dan komisaris dalam two-tier board structure dalam melaksanakan reformasi corporate-governance, yang ditargetkan untuk meningkatkan daya saing internasional dan menyelaraskan praktik perusahaan dengan standar global dalam suatu perekonomian bebas dan terbuka.

Two-tier board structure adalah peran dewan komisaris dan dewan direksi yang dipisah secara jelas. Dewan komisaris akan mengawasi kerja dewan direksi.  Informasi lebih lanjut mengenai IICD dapat diakses melalui www.iicd.or.id.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home