OJK: Keuangan Pemerintah Mulai Gali Lubang Tutup Lubang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan,  ada sejumlah potensi yang dapat menciptakan kerentanan terhadap sektor keuangan Indonesia. Diantaranya adalah akumulasi utang negara dan peningkatan utang swasta. Ini berakibat beban bunga utang negara terpaksa harus dibayar dengan menciptakan utang baru. Istilahnya, gali lubang baru untuk tutup lubang lama.

"Saat ini ada tren peningkatan primary balance deficit atau beban bunga utang negara harus dibayar dengan utang baru," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto di Jakarta, (5/11), seperti dilaporkan oleh kantor berita Antara.

Jumlah utang luar negeri pemerintah saat ini mencapai US$ 131,66 miliar sedangkan utang luar negeri swasta sekitar US$153,22 miliar.

Penerbitan utang di pasar modal, kata Mantan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan itu, juga  meningkat. Jika pada tahun 2009 jumlahnya hanya Rp 979 triliun, pada tahun 2014 menjadi Rp 1.918 triliun. Peningkatan penerbitan utang di pasar modal ini terutama ditujukan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rahmat Waluyanto juga menggarisbawahi peningkatan pembiayaan defisit subsidi. Bila pada tahun 2009 jumlahnya Rp 138 triliun, pada tahun 2014 membengkak menjadi Rp 403 triliun. Sebagian besar mengalir ke subsidi energi, termasuk BBM.

Kerentanan lain, kata Rahmat, ialah  tren peningkatan kepemilikan asing di saham dan surat berharga negara. Ini berpotensi menimbulkan  pelarian modal (capital outflow). Kerentanan-kerentanan itu dapat memicu krisis yang berdampak sistemik terutama pada saat ini ketika kondisi makro ekonomi dan situasi politik yang tidak kondusif.

"Dapat memicu krisis jika pengawasan oleh OJK tidak optimal dan koordinasi dengan otoritas lainnya untuk pencegahan krisis tidak berjalan dengan baik," kata Rahmat.

 

Editor : Eben Ezer Siadari