OJK Tak Siapkan Strategi Khusus untuk Raih Investment Grade

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak menyiapkan strategi khusus untuk menaikkan peringkat investasi atau investment grade dari lembaga pemeringkat global resmi, seperti Standard & Poor's pada tahun 2017.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, OJK tetap berupaya dalam memperbaiki pekerjaan rumahnya. Menurut dia, dengan bekerja keras maka penilaian pun akan datang dengan sendirinya.

"Beginilah, yang penting itu kita kerja ya, memperbaiki pekerjaan rumah yang memang harus kita kerjakan. Kalau terus kita kerjakan dengan sendirinya nanti perbaikan, penilaian, confidence juga akan datang. Jadi endak usah (strategi khusus), yang penting kita kerja saja dulu," kata Muliaman kepada satuharapan.com di Istana Negara, Jakarta, hari Jumat (18/11).

Sebelumnya Standard & Poor's (S & P) mengatakan belum akan menaikkan peringkat utang Indonesia disebabkan keprihatinan akan meningkatnya kredit macet dan risiko terhadap prospek pertumbuhan ekonomi.

Kyan Curry, salah seorang direktur dan analis utama S & P, kepada bloomberg.com, pada hari Selasa (25/10) mengatakan, walaupun secara umum pihaknya optimistis tentang perekonomian Indonesia, masih ada kekhawatiran untuk menaikkan peringkat.

"Ini sangat sulit bagi saya untuk merekomendasikan kepada komite pemeringkatan peringkat yang lebih tinggi di negara seperti Indonesia ketika ada tekanan seperti saat ini," kata dia.

Menurut Curry, tekanan itu terjadi pada sektor korporasi dan sektor perbankan.

Juni lalu, Indonesia gagal meningkatkan peringkat dari level BB+ dengan outlook positif ke peringkat investment grade BBB. S & P mengatakan pada saat itu bahwa sementara kerangka fiskal Indonesia membaik, masih ada tantangan pada kinerja anggaran.

S & P dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelum membuat penilaian berikutnya pada bulan Desember nanti. Muliaman mengatakan pertemuan tersebut tidak ada.

"Saya kira endak ada," kata Muliaman.

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) di Indonesia. Menurut dia, pencapaian kenaikan rangking EODB Indonesia dari 106 ke 91 merupakan prestasi yang perlu diapresiasi.

"Begini ya, pemerintah kan terus berusaha memperbaiki ease of doing business itu kan sudah naik rangking kita dari 106 ke 91 dan sudah baik ya," kata Muliaman.

Dia mengatakan, OJK dan pemerintah tetap berupaya agar Indonesia bisa masuk dalam investment grade.

"Ya pokoknya kita usahakan terus agar kita bisa masuk investment grade," kata Muliaman.

Status Sampah

S & P  merupakan yang terakhir dari tiga perusahaan pemeringkat utama dunia yang masih mempertahankan peringkat Indonesia dengan status 'sampah' atau junk.

Curry mengatakan, S & P masih mempertahankan pandangan positif pada utang pemerintah dan bahwa Presiden Joko Widodo  (Jokowi) telah menerapkan kebijakan yang baik yang menunjukkan ia memimpin pemerintahan yang "lebih reformis dari pemerintahan sebelumnya."

Jokowi telah berjanji meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan jalan-jalan baru, pelabuhan, kereta api dan bandara guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Namun pertumbuhan ekonomi melorot menyusul anjloknya harga komoditas. Bank Indonesia pekan ini memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan cenderung ke batas bawah dari kisaran 4,9 persen dan 5,3 persen tahun ini.

S & P mencatat Jokowi mendorong program amnesti pajak tahun ini yang telah menghimpun penerimaan sebesar Rp 98 triliun, yang sejauh ini membantu mengurangi tekanan dalam anggaran.

"Kami akan mengamati UU tax amnesty menunjukkan hasil dan sepertinya itu akan menyebabkan peningkatan kinerja pendapatan ke depan. Itu sangat penting," kata Curry.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, lanjut dia, tetap "relatif baik," yang akan mendukung pendapatan pemerintah dan kinerja fiskal.
Curry mengatakan, Indonesia juga telah membuat langkah dalam mengelola inflasi dan mata uang, dimana bank sentral dimungkinkan memberi fleksibilitas lebih besar lagi bagi rupiah untuk ditentukan oleh pasar.

"Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, mengapa kami memberi outlook positif saat ini adalah karena adanya koordinasi kebijakan yang lebih baik antara BI dan Kementerian Keuangan dan pihak lainnya dalam ranah kebijakan ekonomi," katanya.

S & P juga memuji hadirnya Menkeu Sri Mulyani di kabinet. "Menteri keuangan baru ini datang dengan kredensi yang sangat impresif dan kami pikir ia sangat mungkin akan membahas beberapa momentum dalam menindaklanjuti prioritas fiskal pemerintah," kata Curry.

"Dia pembuat kebijakan yang sangat piawai dan kami berharap hal itu benar-benar membantu cerita fiskal," dia menambahkan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja