Oposisi atau Tidak, Golkar Tunggu Perkembangan di MK

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan partainya masih menunggu perkembangan gugatan Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi sebelum menentukan apakah partai itu menjadi oposisi atau partai koalisi pendukung pemerintah.

"Masih terlalu dini berbicara apakah Golkar akan menjadi partai oposisi atau kembali menjadi partai pendukung pemerintah. Kami harus lihat dulu perkembangan pascapengumuman MK pada tanggal 22 Agustus mendatang," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/8).

Menurut dia, setidaknya ada dua indikator untuk bisa menentukan posisi Golkar ke depan, yakni pertama, berapa banyak dan kuat figur atau tokoh partainya yang masuk jajaran kabinet selain Jusuf Kalla.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, apabila ada tokoh Golkar lain yang masuk dalam kabinet Jokowi-JK, tentu karena peran masing-masing individu, bukan peran partai. 

Indikator kedua, menurut dia, kelompok mana yang akan memenangkan pertarungan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada tanggal 15 April 2015. 

"Apakah kelompok JK, Fahmi Idris dkk. yang mendukung Jokowi atau kelompok ARB atau pengurus sekarang ini seperti Idrus Marham yang mendukung Prabowo. Atau, bahkan kelompok Agung Laksono, atau kelompok M.S. Hidayat dkk.," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Golkar saat ini secara "official" tidak bisa bicara soal penyusunan kabinet Jokowi karena terikat komitmen sebagai pendukung utama koalisi merah putih. 

Selain itu, menurut dia, Golkar bersama Gerindra serta anggota koalisi lainnya sedang berjuang di MK sehingga tidak elok sebagai partai ketika Golkar mencla-mencle. 

"Ketika pilihan bergabung jatuh pada koalisi merah putih yang mendukung Prabowo, perjuangan harus sampai pada titik darah penghabisan," tegasnya.

Sikap tersebut, menurut dia, yang harus ditunjukkan Golkar agar eksistensi sebagai partai tetap dihargai oleh lawan maupun kawan. 

Menurut dia, apabila di internal ada gejolak yang mempersoalkan keputusan tersebut, itu adalah dinamika biasa yang tidak boleh membuat Golkar goyah.

"Saya pribadi menilai Golkar dan para pemimpinnya saat ini sedang diuji apakah tetap teguh memegang komitmen walaupun kelak tidak memperoleh jabatan atau posisi apa pun dalam pemerintahan. Atau, goyah pada iming-iming jabatan atau tunduk pada tekanan dari dalam maupun luar partai," katanya. 

Menurut dia, apabila pada akhirnya Golkar kembali menjadi bagian pemerintahan Jokowi, biarlah itu ditentutkan hasil Munas Partai Golkar dan pemenang munas mendatang. (Ant)