Oposisi Australia Dukung Pencabutan Warga Negara Pendukung Terorisme
AUSTRALIA, SATUHARAPAN.COM - Pihak oposisi di Australia Partai Buruh mendukung rencana untuk mencabut kewarganegaraan Australia bagi mereka yang memiliki dua warga negara dan terlibat dalam kegiatan terorisme.
Namun Ketua Partai Buruh Bill Shorten mengatakan dia masih memiliki beberapa pertanyaan mengenai pencabutan kewarga- negaraan bagi mereka yang hanya memiliki satu kewarganegaraan saja, hal yang juga membuat Kabinet juga terbelah.
Menurut Perdana Menteri Tony Abbott, opsi itu sekarang sedang menjadi bahan pembahasan, namun peraturan mengenai pencabutan warga negara bagi mereka yang memiliki warga negara ganda akan diserahkan ke Parlemen dalam 'satu atau dua pekan ini.'
Shorten mengatakan Partai Buruh akan mendukung Rancangan Undang-Undang tersebut.
"Kami berpikiran ini adalah perkembangan yang masuk akal bahwa mereka yang memiliki warga negara ganda tidak lagi dapat menikmati kemudahan sebagai warga negara Australia ketika mereka bersedia menjadi bagian dari organisasi teroris," kata Shorten seperti dilansir australiaplus.com, Kamis (4/6).
"Kami kira itu langkah yang tepat, namun sekarang sudah bergerak lebih dari sekadar perbincangan dan kami mau melihat rinciannya," kata dia.
PM Abbott mengatakan "prinsipnya sudah sangat jelas.”
“Saya kira siapa saja yang mengacungkan pistol atau pisau ke arah warga Australia, hanya karena kita adalah warga Australia tidak dapat lagi disebut sesama kita," katanya.
Namun mencabut kewarganegaraan mereka yang hanya memiliki warga negara Australia saja masih menjadi bahan perdebatan, termasuk di kalangan para menteri senior di pemerintahan.
Dalam bocoran dari hasil pertemuan kabinet minggu lalu disebutkan menteri senior seperti Menteri Komunikasi Malcolm Turnbull, Menteri Luar Negeri Julie Bishop dan Menteri Pendidikan Christopher Pyne tidak setuju bahwa hak untuk mencabut kewarganegaraan tersebut diserahkan ke Menteri Imigrasi.
Bill Shorten juga memiliki pandangan serupa. "Kami juga memiliki keberatan serupa memberi kuasa menteri tanpa proses peradilan. Ini tanda tanya besar, dan ini adalah perkembangan baru," kata Shorten.
"Bila Partai Liberal tidak setuju untuk soal ini. Bila Malcolm Turnbull berbeda pendapat dengan Tony Abbott, mereka harus menyelesaikan masalah tersebut dulu sebelum mereka meminta seluruh Australia untuk memahami keputusan mereka," kata dia. (australiaplus.com)
Editor : Eben Ezer Siadari
Bangladesh Minta Interpol Bantu Tangkap Mantan PM Sheikh Has...
DHAKA, SATUHARAPAN.COM-Sebuah pengadilan khusus di Bangladesh pada hari Selasa (12/11) meminta organ...